Network
"Namun, para menteri malah berbeda pandangan soal perpanjangan PPKM Darurat.", lanjutnya, dikutip dari laman MPR RI.
Politisi Senior Partai Demokrat ini juga menekankan bahwa perbedaan padangan harusnya disampaikan dalam forum internal kabinet dan tidak disampaikan langsung ke publik.
"Perbedaan pandangan memang hal yang wajar. Akan tetapi, harusnya tidak disampaikan secara langsung ke publik sehingga masyarakat tidak percaya atas keseriusan Pemerintah dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.", ujar Syarief Hasan.
Ia mengungkapkan bahwa para menteri harus memperkuat pembahasan internal terlebih dahulu sebelum mengumumkan ke publik.
"Berbeda pendapat harus ditempatkan pada tempatnya. Harusnya, para menteri sepakat dulu dengan satu pandangan, baru disampaikan ke publik yang harap-harap cemas dengan kondisi darurat Covid-19 ini semakin mencemaskan. ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan pun mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi para menterinya.
"Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi sehingga masyarakat tetap percaya dengan segala kebijakan yang diambil Pemerintah," ungkap Syarief Hasan.
Ia pun mempertanyakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah jika menterinya saja berbeda pendapat.
"Namun, bagaimana masyarakat percaya jika muncul perbedaan pendapat antar menteri atapun pembantu Presiden lainnya di depan publik?", heran Syarief Hasan.
