Network
“Kan sebenarnya ada target tes per daerah, mestinya itu terus dievaluasi dan dibuka ke publik secara rinci karena sangat vital dalam penanganan pandemik. Yang justru marak hanya penertiban pedagang, PKL disidak,” ujar Mufti.
Mufti meminta pemerintah mempercepat pembayaran insentif tenaga kesehatan dan klaim rumah sakit.
“Saat ini sudah mulai terbayar secara bertahap, kami mengapresiasi. Perlu terus dipercepat agar RS punya ruang finansial yang cukup untuk bergerak cepat dan taktis di lapangan,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama menganggap masalah ekonomi bisa membuat masyarakat tak patuh dengan aturan PPKM darurat. Pasalnya regulasi ini menyulitkan masyarakat kecil memperoleh pendapatan harian.
Imbasnya, kata Raihan, masyarakat bisa menentang aturan ini. Akhirnya kebijakan PPKM malah tidak berhasil memutus mata rantai penularan Covid-19.
"Jangan sampai karena kesulitan ekonomi, masyarakat menjadi tidak patuh kepada PPKM Darurat. Karena kebijakan ini malah menjadi antiklimaks dan kehilangan subtansinya untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat," ujar Raihan dalam keterangan tertulis, Minggu, 18 Juli 2021.
Baca Juga: Update Corona Indonesia 18 Juli 2021: Tambahan Kasus 44.721, Meninggal Dunia 1.093 Orang
Menurutnya solusi agar masyarakat patuh dengan PPKM darurat adalah dengan memenuhi kebutuhan mendasar mereka. Salah satunya dengan mengoptimalkan Bantuan Sosial (Bansos).
Segala sumber saya yang dimiliki harus dikerahkan demi mencegah dampak dari pandemi ini semakin meluas. Begitu juga dengan sisi logistik dan manajemen harus diupayakan semaksimal mungkin.
"Negara harus bekerja paling keras agar kita bersama selamat melewati pandemi ini," ucapnya.
