Network
GALAMEDIA - Indonesia Corruption Watch menyoroti soal vonis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus ekspor benur, eks Menteri KKP Edhy Prabowo.
Dalam sebuah rilis di Instagram resmi milik ICW, lembaga independen itu mengkritik vonis hakim yang hanya menjatuhi hukuman lima tahun penjara kepada Edhy Prabowo.
"Saat hakim lunak dan KPK tidak banyak bertindak, Edhy Prabowo menang banyak," demikian tulis dalam akun @sahabaticw.
Hal itu lantaran diketahui dalam persidangan hakim jelas membenarkan bahwa politikus Gerindra itu menerima uang sebesar Rp 24,6 miliar, ditambah 77 ribu dolar AS namun hanya diberikan vonis 5 tahun dan pencabutan hak politik.
Baca Juga: Penting! Aturan Terbaru Perjalanan Selama Libur Idul Adha Ungkit Soal Kartu Vaksin dan Hasil PCR
ICW menilai bahwa vonis terhadap Edhy menambah daftar suram potret lembaga peradilan di Tanah Air saat ini.
"ICW melihat vonis terhadap Edhy Prabowo menambah suram potret lembaga peradilan di Indonesia. Sampai sini kita perlu bertanya, seperti apa penegakan hukum tindak pidana korupsi dilihat dalam peradilan Indonesia? kejahatan biasa?," tulis dalam unggahan akun tersebut.
Seperti diketahui, sidang vonis terhadap Edhy digelar pada Kamis, 15 Juli 2021 kemarin.
"Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Albertus Usada dalam sidang yang disiarkan secara virtual.
