Network
GALAMEDIA - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti kasus warga Papua yang kepalanya diinjak oleh oknum TNI AU.
Puan dengan tegas meminta aparat menghindari tindak kekerasan terhadap masyarakat, terlebih dalam kondisi sulit karena pandemi sekarang ini.
Sebelumnya, sempat viral sebuah video yang menunjukkan dua oknum anggota TNI AU yang memiting dan menginjak kepala seorang warga Papua.
Awal mula kejadian tersebut adalah ketika seorang warga Papua yang sedang berada di warung makan terlibat adu mulut dengan warga lainnya.
Baca Juga: Miliki 9 Lokasi Kawasan Patuh Prokes, Garut Berharap Turun ke Level 2 PPKM
Kemudian, datang dua petugas yang langsung memiting dan menyeret warga Papua itu keluar dari warung makan.
Petugas lalu menjatuhkannya dan menahan punggungnya dengan dengkul. Satu petugas lain menginjak kepalanya.
Ketua DPR RI Puan Maharani pun menyoroti hal tersebut dan meminta agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi.
“Kekerasan saat penegakan PPKM saja tidak boleh terjadi, apalagi kekerasan oleh aparat negara terhadap masyarakat yang itu tidak berkaitan dengan tugas-tugasnya dan prioritas penanganan pandemi. Jelas hal tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan,” kata Puan dikutip Galamedia dari laman DPR.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Ternyata Melahirkan Hal Positif, Apa Itu?
Puan lalu mengatakan bahwa kekerasan aparat terhadap masyarakat, misalnya seperti yang terjadi di Kabupaten Merauke, Papua, baru-baru ini seharusnya tidak perlu terjadi dengan alasan apapun.
“Di tengah Merauke yang sedang melaksanakan PPKM Level 4, aparat negara harusnya berupaya mendapat dukungan masyarakat agar pengawasan kebijakan pemerintah itu bisa efektif dilakukan,” tegasnya.
Baca Juga: Polrestabes Bandung Terjunkan Ratusan Bhabinkamtibmas Lakukan Tracer Covid-19
Politisi PDI Perjuangan tersebut turut mengapresiasi langkah TNI AU yang cepat merespons insiden itu dengan permintaan maaf secara publik dan menindak dua oknum aparatnya.
“Dalam situasi yang sedang sulit seperti sekarang, sekecil apa pun tindakan yang kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah, dan berpotensi merusak kepercayaan rakyat, harus benar-benar dihindari,” kata Puan.
Sementara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Fadjar Prasetyo mencopot Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Johanes Abraham Dimara di Merauke, Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto.***
