Politisi PDIP Kritik Jokowi Soal Lockdown, Ferdinand Hutahaean Ikut Ngamuk: Emosional dan Mengada-ngada!

- 1 Agustus 2021, 21:26 WIB
Ferdinand Hutahaean menilai selaku petinggi PDI Perjuangan wajar Puan Maharani mencalonkan diri di Pilpres 2024.
Ferdinand Hutahaean menilai selaku petinggi PDI Perjuangan wajar Puan Maharani mencalonkan diri di Pilpres 2024. /Instagram/@ferdinand_hutahaean

 

GALAMEDIA - Politisi PDIP Effendi Simbolon tiba-tiba 'menyerang' pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) karena tidak menerapkan lockdown.

Hal itu terkait masih tingginya angka Covid-19 di Indonesia.

Pernyataan anak buah Megawati Soekarnoputri itu langsung mendapat respons dari pegiat media sosial, Ferdinand Hutahaean, Minggu, 1 Agustus 2021.

Menurutnya, pernyataan Efendi Simbolon terkait penerapan lockdown, tidak benar.

Mantan politisi Partai Demokrat ini menyatakan, belum ada satu negara pun yang sukses melawan Covid-19 meski sudah pernah melakukan lockdown.

"Pernyataan Efendi Simbolon yang menyatakan sudah banyak negara yang sukses lawan Covid-19 adalah tidak benar dan mengada-mengada," katanya.

Baca Juga: Utang Kian Parah, Tokoh Papua: Prestasi Jokowi yang Paling Menonjol adalah Terus Mengutang di Tengah Pandemi

Ia menyatakan, kebijakan penanggulangan Covid-19 tidak ada keharusan lockdown.

Disebutkan, undang-undang kekarantinaan tidak mewajibkan pemerintah harus memilih karantina sebagai satu-satunya kebijakan yang wajib dipilih pemerintah.

"Maka Efendi Simbolon jelas salah menuduh presiden tak patuh konstitusi, kritik yang emosional dan mengada-ngada," ucapnya.

Jokowi sebagai presiden, lanjut dia, adalah pemegang otoritas tertinggi kebijakan penanggulangan Covid-19.

Jokowi pun tak perlu minta persetujuan DPR RI untuk menetapkan kebijakan PSBB, PPKM atau istilah lain.

"Keterlibatan DPR adalah soal persetujuan anggaran dan mengawasi kebijakan. Maka dalam hal ini Efendi S dapat disebut berlebihan," ujarnya.

Sebelumnya, politikus PDI-Perjuangan Effendi Simbolon mengkritik Presiden Jokowi yang tak mau menerapkan lockdown sejak awal krisis pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Baca Juga: Ekonom INDEF Kritik Penanganan Covid-19: Indonesia Sakit Namun Ekonomi Disuruh Lari, Harusnya Lockdown  

"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown, tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu," ujar Effendi, Sabtu, 31 Juli 2021.

Effendi membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi Covid-19 dengan cara lockdown.

Dia mengatakan virus corona bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah.

Baca Juga: Pasokan Vaksin Berdatangan, Muhadjir Effendy: Pemerintah Terus Berupaya Keras

"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh, sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanjakan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin," tandasnya.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x