Network
GALAMEDIA - Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk tidak melakukan penambahan utang baru.
Diketahui, Pemerintah Indonesia kembali berencana menambah utang baru di masa pandemi ini sebesar Rp 515,1 Triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah merencanakan dan mencari tambahan utang baru sebesar Rp 515,1 Triliun.
Padahal, selama 2020 utang Indonesia sudah bertambah Rp 1.226,8 Triliun dan selama Januari hingga penghujung Juni 2021. bertambah Rp 1.177,4 Triliun.
Sementara total utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp.6.554,56 Triliun per-Juni 2021.
Kemudian kini berpotensi naik lagi usai penambahan utang Rp 515,1 Triliun yang sedang dicari Menkeu tersebut.
Baca Juga: Polrestabes Bandung Tebar Ribuan Paket Sembako bagi Warga Tak Mampu
Politikus Syarief Hasan menilai pengelolaan utang luar negeri selama masa Pandemi Covid-19 semakin memprihatikan.
“Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia semakin jauh melampaui pertumbuhan PDB Indonesia. Laju penyebaran Covid-19 juga semakin sulit dikendalikan dan berpengaruh terhadap ekonomi," tutur Syarief Hasan dikutip Galamedia dari laman MPR.
"Rasio utang terhadap PDB juga membengkak mendekati 41,35% dan berpotensi gagal bayar," lanjutnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut juga bahwa Pemerintah hari ini adalah Pemerintah yang paling banyak menambah utang.
"Dulu di masa Soeharto, penambahannya Rp.551,4 Triliun, lalu di masa SBY masih terkendali dengan penambahan sebesar Rp.1.310 Triliun," katanya.
Baca Juga: Ketahuan Lakukan Pelecehan Seksual ke Karyawan, Manajer Perusahaan E-Commerce Terbesar China Dipecat
"Kini, di masa Pemerintahan Jokowi, penambahannya sudah mencapai Rp 3.946 Triliun hanya dalam waktu kurang lebih tujuh tahun dan masih berpotensi terus bertambah. Ini berbahaya jika tidak segera dikendalikan.", tutur Syarief Hasan.
Wakil Ketua MPR RI ini mengingatkan pemerintah terkait rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 41,35%.
“Rasio utang Indonesia terhadap PDB kini telah mencapai 41,35%. Jika bertambah Rp.515,1 Triliun maka rasionya berpotensi mencapai 42%-43%. Kondisi ini semakin diperparah dengan potensi gagal bayar yang disampaikan oleh BPK RI," ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan menyebut, kemampuan negara dalam melunasi utang dan bunga diperkirakan menjadi semakin sulit.
Kemampuan negara dalam membayar utang bersama bunga utang yang tinggi, kata Syarief Hasan, akan semakin sulit di tengah ketidakpastian ekonomi.
Selain itu laporan BPK RI juga menyebutkan bahwa Pemerintah berpotensi gagal bayar utang.
"BPK RI juga menyebutkan bahwa Pemerintah berpotensi gagal bayar utang. Utang Indonesia yang semakin membludak ini perlu dikaji sehingga tidak menjadi momok menakutkan di masa depan," ungkap Syarief Hasan.
Politisi senior ini juga menegaskan agar Pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri.
“Pemerintah harus berhati-hati sebab rasio utang terhadap PDB semakin mendekati ambang batas 60% sesuai dengan UU Keuangan Negara," ujar Syarief Hasan
"Pemerintah harus memperhatikan rekomendasi BPK RI dan fokus dalam penguatan perekonomian nasional yang baru saja positif, setelah setahun mengalami resesi." tutupnya.***
