Network
GALAMEDIA - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari hingga saat ini masih yakin UUD 1945 bakal diamandemen sehingga masa jabatan presiden RI bisa menjadi 3 periode sehingga Joko Widodo (Jokowi) bisa kembali maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Penasihat Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 (JokPro 2024) terus mendorong agar Jokowi bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
"Memang UUD 45 sudah mengatur pada pasal 37 bahwa UUD 45 bisa diubah sejauh syarat-syaratnya dipenuhi, diusulkan sepertiga anggota MPR, kemudian dihadiri 2/3 anggota MPR dan juga disetujui 50 persen plus 1, kalau enggak salah nanti bisa dicek konstitusinya, tetapi intinya sejauh syarat-syarat itu terpenuhi, maka kemudian amendemen bisa dilakukan," ujarnya pada acara diskusi bertajuk ‘1 Jam Lebih Akrab Bersama Dalang Jokpro 2024’, Jumat, 13 Agustus 2021.
Baca Juga: Heboh Mural Jokowi: 404 Not Found, Komnas HAM: Jangan Sampai Kita Kembali ke Era Orde Baru
Menurutnya, amandemen UUD 1945 bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pasalnya, UUD 1945 sudah beberapa kali mengalami amandemen yakni 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Disebutkan, amandemen tersebuut dilakukan secara faktual bukan prank atau tipu-tipu belaka.
Untuk itu, Qodari berpandangan dengan besarnya koalisi pemerintahan di parlemen pada saat ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan amendemen UUD 1945.
"Jadi kalau kita bicara kekuatan politik yang ada pada hari ini ya yang ada di parlemen, itu menurut saya sudah sangat mendekati syarat-syarat untuk peluang bisa terjadinya amandemen, begitu," katanya.
"Jadi PR kita hari ini ada dua, pertama elite politik, yang kedua adalah masyarakat. Saya melihat bahwa PR terbesar itu justru ada di masyarakat, karena ya kalau bicara elite politik tanya setuju apa enggak, ya kan 80 persen koalisinya Pak Jokowi," katanya.
Qodari menegaskan, dengan koalisi besar di parlemen bukan tidak mungkin amandemen akan dilakukan. Menurutnya, UU Omnibus Law yang berat saja bisa lolos di parlemen.
Baca Juga: Heboh Mural Jokowi 404 Not Found, Gus Umar Beri Pesan Menohok Ini Untuk Buzzer
"Kita sudah melihat bagaimana perundang-undangan yang sulit misalnya seperti Omnibus Law segala macam kan disetujui begitu. Jadi saya melihat PR kita itu ada di masyarakat," tuturnya.
Selain itu, Qodari memperkirakan target amandemen UUD 1945 terjadi sebelum dimulainya tahapan pemilu oleh KPU yang diperkirakan akan terjadi sekitar pertengahan tahun depan. Agar antara amandemen dengan tahapan pemilu tidak bertabrakan sekaligus mempermudah pekerjaan KPU.
“Berdasarkan pengalaman kira-kira punya batas waktulah untuk memulai tahapan pemilu kalau tidak salah, tahapan pemilu itu akan dilaksanakan atau katakanlah dikibarkan benderanya itu pada pertengahan tahun depan, mungkin antara Juni atau Juli, nah kapan amandemennya? Ya kira-kira sebelum itu, supaya antara amandemen dengan tahapan pemilu ini dia tidak tabrakan juga mempermudah KPU,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono menyatakan ide atau gagasan JokPro 2024 bukan gagasan halu dan sama sekali tidak melanggar konstitusi.
"Soalnya berdirinya Jokpro 2024 ini berdasarkan imajinasi politik masyarakat Indonesia yang tercermin dari beberapa hasil survei memposisikan Jokowi dan Prabowo selalu diposisi teratas dari sisi keterpilihan,” ungkapnya.
Timothy juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung mendukung Jokpro 2024 agar Indonesia Aman, Damai, dan Sejahtera.
“Mari saya mengajak saudara-saudara semua bergabung dengan Jokpro 2024, di manapun saudara berada. Silahkan hubungi Billy (0811-8129-797) untuk bergabung dan bersama memperjuangkan Jokpro 2024. Saya yakin Jokpro 2024 dapat mencegah polarisasi ekstrim agar Indonesia Aman, Damai, dan Sejahtera. Salam Persatuan Indonesia!” katanya.***
