Network
Ia menilai masih banyak cara untuk menggali penjelasan tentang rencana Formula E dari Pemprov DKI tanpa harus menggunakan hak interpelasi yang juga memiliki konsekuensi termasuk hukum.
"Sebab interpelasi merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah, masih ada cara lainnya," tutur dia, dikutip dari Antara.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani menyebutkan, pihaknya tidak akan mengikuti langkah itu, karena hak interpelasi akan berpotensi mengganggu agenda-agenda kerja lain dari DPRD.
Baca Juga: Singgung Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog UI: Itu Tidak Ada, Kok Tiba-tiba Ada yang Mau Beli
"Kemarin pada Kamis (26/8) agenda Rapimgab tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya. Tetapi, kami tetap hormati sikap teman-teman PSI dan PDIP. Namun, Gerindra tidak ikut soal interpelasi ini," terangnya.
Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu, mekanisme penggunaan hak interpelasi juga masih jauh untuk dilalui, antara lain setelah masuk ke meja pimpinan, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi.
Selanjutnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Basri Baco menegaskan pihaknya menolak interpelasi terhadap Anies terkait Formula E hanya menghabiskan banyak waktu.
"Kami nolak. Buang-buang waktu dan juga politis. Rakyat perlu perbaikan ekonomi, perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interplasi," tutur Baco.
Adapun Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas juga memandang usulan interpelasi terhadap Anies yang digulirkan oleh PDI Perjuangan dan PSI tak rasional.
Baca Juga: Ngabalin Berharap 'Prof Abal-abal' Menyusul Yahya Waloni, Sindir Rocky Gerung?
