Network
GALAMEDIA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta pemerintah untuk memperhatikan positivity rate PCR pandemi Covid-19 di Indonesia.
Pasalnya, total positivity rate PCR masih berada di atas 20,64% walaupun sudah terjadi penurunan di level harian menjadi 9,63%.
Syarief Hasan mendorong pemerintah memperbanyak testing Covid-19, baik PCR/TCM maupun antigen.
Baca Juga: Termakan Info Hoax Belasan Bonek Datangi Stadion Wibawa Mukti Bekasi, Liga 1 Terancam Bubar?
"Spesimen yang dites harus diperbanyak karena penurunan spesimen pengetesan Covid-19 berpotensi menimbulkan abuse of data Covid-19 yang disampaikan kepada publik,” ungkapnya seperti dikutip Galamedia dari laman MPR.
Sementara itu, terjadi penambahan pasien sebanyak 7.427 kasus baru dan penurunan 9.592 kasus aktif.
Kendati demikian, angka positif tersebut juga diikuti kasus yang hingga Minggu, 29 Agustus 2021, totalnya ada sebanyak 131.923.
Baca Juga: Tanggapi Somasi dari Luhut Binsar Pandjaitan, Mardani Ali Sera: Etikanya Tidak Sesuai dengan Konstitusi
Politikus senior Partai Demokrat ini menilai, pemerintah harus semakin memperbanyak testing untuk melokalisasi Covid-19.
"Pemerintah harus semakin memperbanyak oranga atau lebih meningkatkan spesimen yang dites sehingga kasus positif dapat dideteksi, di-tracking, dan dilokalisir serta tidak semakin menyebar ke mana-mana,” tuturnya.
“Jangan sampai terjadi pengurangan pengetesan yang membuat sulit mendeteksi orang yang terinfeksi Covid-19.”
Baca Juga: 5 Artis Indonesia yang Pernah Membangun Masjid, Salah Satunya Pevita Pearce
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menilai angka kematian masih sangat tinggi sehingga butuh perlakuan khusus.
"Angka kematian akibat Covid-19 masih sangat tinggi sehingga masih perlu perlakuan khusus agar terjadi pengurangan kasus kematian."
"Positivity rate PCR juga masih berada jauh di atas standar maksimal WHO," imbuhnya.
Baca Juga: Arya Saloka dan Putri Anne Kompak Unggah Tulisan Ini ke Instagram, Ada Apa Ya?
Syarief Hasan menilai pemerintah perlu lebih memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dan melarang masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia.
"Pemerintah harus tegas dan humanis dalam menegakkan protokol kesehatan. Kami juga mendukung langkah Pemerintah yang tetap melarang masuknya WNA, namun langkah tersebut harus diikuti dengan pengawasan sehingga tidak terjadi lagi kasus masuknya WNA di masa pelarangan," paparnya.
Baca Juga: Ade Barkah Minta Duit Rp 250 Juta ke Pengusaha, Diduga untuk Biaya Pernikahan Anaknya
Selain itu, ia meminta pemerintah mengoptimalkan vaksinasi.
"Program vaksinasi harus dipercepat sehingga dapat terbentuk herd immunity. Harapannya, kekebalan dan imunitas kelompok dapat terbentuk, serta penyebaran Covid-19 dapat dihentikan," tutupnya.***
