Network
GALAMEDIA – Dalam pertemuan dengan petinggi partai politik (parpol) koalisi non parlemen pada Rabu, 1 September 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan.
Sekretaris Jenderal PBB, Affriansyah Ferry Noor mengatakan, Jokowi dengan tegas menolak untuk melakukan amandemen UUD 1945, baik secara terbuka maupun terbatas.
“Soal amandemen ini beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka maupun terbatas,” ujarnya dalam wawancara dilansir Galamedia Jumat, 3 September 2021.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Ungkap Kepribadian Cinta dari Pohon yang Dipilih
Menurut keterangan Ferry, Jokowi tidak mau disalahkan dalam permasalahan ini. “Saya tidak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode, atau diperpanjang,” tuturnya.
Lebih jauh, Ferry menjelaskan bahwa Jokowi mempersilahkan apabila pihak MPR ingin mengajukan amandemen UUD 1945.
“Beliau mengatakan 'kalau saya yang mengajukan, ya repot. Kalau pihak MPR atau senayan sana mau mengajukan ya silahkan saja. Saya tidak terlibat hal ini’,” sambung Ferry.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksektutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Mifhatul mengatakan bahwa isu tersebut merupkan titipan oligarki.
Baca Juga: Kode Redeem FF 7 September 2021, Klaim Hadiah Parasut ROG, MP5 Meta Lava dan One Punch Man M1887
“Pertama, kalau isu amendemen 3 priode ini dipaksakan terus, ini tak lain adalah titipan oligarki politik,” ujarnya pada wartawan Senin, 6 September 2021.
