Menurut Ridwan Kamil, COVID-19 tidak mengenal KTP dan wilayah administratif. Bodedek (Bogor – Depok – Bekasi) yang masuk aglomerasi DKI Jakarta, maka kebijakannya harus selaras.
“Dalam penanganan COVID-19 saya selalu minta agar Wali Kota/Bupati Bodebek untuk menyesuaikan kebijakannya dengan Jakarta. Jika Jakarta A maka Bodebek A, jika Pak Anies B maka Bodebek B. Ini agar terarah karena COVID-19 tidak mengenal batas politik," jelasnya.
Dalam menangani banjir pun, kata Ridwan Kamil, DKI Jakarta harus ikut berinvestasi di Jawa Barat. Misalnya dengan menyisihkan sedikit APBD-nya untuk pengendalian banjir di Bogor.
"Termasuk urusan banjir, karena alam tidak ada KTP-nya, maka dia akan mengalir ikuti sejarah. Jadi penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri karena perlu biaya yang cukup besar. Perlu ada penanganan bersama untuk wilayah Bogor yang menjadi pengendalinya," jelas Ridwan Kamil.
Terakhir, Gubernur Ridwan Kamil berterima kasih kepada semua anggota rombongan DPRD DKI Jakarta yang berkunjung ke Jabar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, kunjungan kerja kali ini diharapkan bisa memperkuat hubungan baik antara dua provinsi bertetangga, mulai bidang ekonomi, kebudayaan, hingga olahraga.
"Apalagi sebentar lagi ada kereta cepat, maka akan semakin dekat dan cepat antara Jakarta dan Jawa Barat," kata Suhaimi.
Suhaimi berharap kunjungan kali ini bisa mendapatkan banyak wawasan mengenai program Jabar yang dapat diimplementasikan di DKI Jakarta. "Sekarang lagi ramai di Youtube tentang petani milenial. Cocok juga kayanya dibawa ke Jakarta," ucapnya.***