Network
GALAMEDIA - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah prihatin koruptor alias garong uang rakyat kian merajalela di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu terindikasi dari turunnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia turun 3 poin.
Febri mengungkapkan hal tersebut saat berbincang-bincang dengan Akbar Faizal pada tayangan video pada kanal AF Uncensored dikutip Galamedia, Selasa, 5 Oktober 2021.
Febri Diansyah pun mengungkapkan dua penyebab hal tersebut. Disebutkan, ada sembilan faktor penyebab turunnya IPK di Indonesia. Namun ada dua faktor yang angkanya paling rendah di Indonesia.
"Pertama, rule of law. Masyarakat internasional ini enggak percaya penegakan hukum di Indonesia bersih dari korupsi," katanya.
Baca Juga: Facebook, Instagram, WhatsApp Down! Apa Alasannya?
Untuk masalah kedua, yakni politik dan elektoral.
Ia mengaku sempat mengikuti perbincangan dengan sejumlah petinggi Parpol di Indonesia secara tertutup. Hal itu dilakukan agar pembicaraan bisa lebih terbuka.
Dari pertemuan tersebut, lanjut dia, terkuak sejumlah masalah di Parpol.
"Ada seorang Ketua DPP dari Parpol tertentu mengungkap soal pendanaan partai politik. Dia mengatakan, Kami ini mau lho berubah, tapi contoh yang paling sederhana, dalam penyelengaraan kongres partai siapa yang membiayai? Dari APBN tak cukup, sumbangan gaji partai tak cukup," ujarnya.
Sehubungan hal itu, ia menilai, selayaknya kegiatan atau kebutuhan utama ada dukungan anggaran dari pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan. "Syaratnya, harus tansparansi dan akuntabilitas," ujarnya.
Baca Juga: Megawati Gulingkan Gus Dur dari Jabatan Presiden, Pengamat: Sangat Tendesius, Ingin Menyudutkan
Febri pun menyoroti soal rekrutmen kader Parpol.
Ia mengungkapkan ada sejumlah orang yang bukan kader dari bawah namun bisa masuk parpol tertentu bahkan langsung dipercaya menduduki posisi penting.
"Ini kan sebenarnya merusak partai sebenarnya," katanya.
Begitu pun pada pemilihan kepala daerah. Terkadang parpol tidak mengusung kadernya melainkan sosok lain sehingga hal itu rentan terjadinya traksaksional politik. "Itu tentunya sangat rentan terjadinya transaksional hingga bisa berdampak hal-hal yang tidak baik," katanya.***
