Network
GALAMEDIA - Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, Kota Bandung harus terus mempersiapkan strategi untuk memutus rantai rentenir di tengah masyarakat.
Mengingat ancaman jeratan utang berbunga tinggi pada warga semakin meningkat.
Menurutnya desakan masyarakat untuk berutang terpicu oleh semakin mudahnya akses pinjaman yang tersedia disekitar.
Jika sebelumnya warga tergiur kemudahan pencairan dari rentenir door to door, atau bank keliling, saat ini telah marak kecepatan perolehan dana dari layanan pinjaman online, atau biasa dikenal dengan istilah pinjol.
"Jadi ruang gerak pinjol ini yang harus betul-betul mampu disiasati Pemkot Bandung dan Satgas Antirentenir. Karena para debitur yang terjerat utang pinjol merupakan korban yang terkena sasaran promo melalui layanan digital atau aplikasi ponsel," ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Kamis, 7 Oktober 2021.
Dikatakannya kondisi ini, terjadi di hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Pemerintah pusat telah menetapkan darurat jerat pinjol.
Kemudahan mengakses layanan digital menjadi salah satu pintu masuk godaan pinjol merangsek ke tengah publik, termasuk di tengah masa sulit pandemi.
"Di tingkat pusat sudah ada istilah darurat jerat pinjol dan dibentuk Satgas Waspada Investasi. Maka menjadi PR bagi kita terkait aplikasi yang bisa diunduh mudah ini. Perlu edukasi yang lebih gencar," terangnya.
Baca Juga: Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan, Ruhut Sitompul Unggah Video Menohok
Tedy meminta adanya penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Satgas Antirentenir, untuk menambah serangkaian kegiatan dan edukasi bagi masyarakat.
"Untuk mengatasi jerat utang pinjol ini perlu upaya sinergi antara Pemkot Bandung, Satgas Antirentenir, pihak kepolisian, hingga bank Bandung yang mudah-mudahan bisa saling support," ucapnya.
Pihaknya berharap seluruh unsur yang terlibat untuk menutup ruang gerak rentenir dan pinjol bisa meningkatkan kapasitasnya, terutama soal mencermati siasat sejumlah promo pinjaman yang menjerumuskan rakyat ke dalam jeratan utang.
Selain itu, Ia menyarakan satgas rentenir ikut menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tingkat provinsi dan tingkat kota.
Baca Juga: Soroti Perencanaan APBD Kota Bandung 2022, PSI Takutkan Persoalan Ketenagakerjaan Jalan di Tempat
Keberadaan Baznas bisa ikut menyokong dana darurat, di saat satgas menangani kasus-kasus warga yang terjerat utang rentenir dan pinjol.
Lebih jauh, pendanaan darurat ini perlu didorong ke Baznas atau pihak lain karena boleh jadi warga yang menghadapi penyitaan oleh rentenir butuh waktu untuk memenuhi pembiayaan.
Baznas tingkat kota dan provinsi bisa disinergikan agar ada solusi yang konkret.
"Dalam konteks zakat, yang berutang ini termasuk gharimin yang harus dibantu. Kami di DPRD siap terus berkomunikasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi Covid-19 yang melanda saat ini," tambahnya.***
