Network
Padahal, kala itu studi kelayakan agar terciptanya proyek tersebut dibiayai penuh oleh Negeri Sakura.
“Pdhal studi kelayakan dibiayai Jepang,” katanya lagi.
Melihat hal tersebut, Fadli mengatakan bahwa lobi China di Indonesia, khususnya Jakarta terlalu kuat.
Maka wajar ada yang menilai pemerintah sebagai antek-antek China.
“Lobi China di Jakarta terlalu kuat, wajar kalau ada yang menilai kategorinya 'antek',” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Perpres terbaru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Perpres 93/2021), terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disetujui untuk digunakan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Hal ini pun ditolak sejumlah pihak di Indonesia, termasuk dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca Juga: Putra Sulung Ungkap Alasan Risma Kerap Marah-Marah: Ndak Usah Kaget
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini memaparkan, alasan pihaknya menolak penggunaan APBN dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pertama, saat ini prioritas utama APBN adalah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
