Network
GALAMEDIA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang akan memasuki usia dua tahun pada 20 Oktober 2021 mendatang.
Ujang menilai, demokrasi di Tanah Air terus mengalami degradasi serius selama dua tahun pemerintahan ini.
Penurunan demokrasi itu setidaknya tercatat dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menyebutkan demokrasi Indonesia terus menurun.
“Demokrasi mesti dijaga, karena di bawah pemerintahan sekarang indeks demokrasi menurun,” ujarnya pada wartawan, Selasa, 19 Oktober 2021.
“Demokrasi harus dirawat dan jangan dikebiri,” imbuhnya.
Kini, kata pengamat politik itu, banyak rakyat Indonesia yang takut untuk menyampaikan kritik.
Mereka (rakyat) takut bersuara menyampaikan aspirasi, pasalnya tak sedikit kritikus yang diproses hukum hingga berakhir di penjara.
Oleh karena itu, merawat demokrasi seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
"Jadi menjaga dan merawat demokrasi menjadi penting bagi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin agar mereka punya legacy bagus agar bisa disebut the guardian of democracy,” ungkapnya.
Hal tersebut, bisa dicapai dengan kesungguhan Jokowi-Maruf.
“Namun itu butuh kesungguhan dari Jokowi-Maruf Amin. Jika tidak dijaga, maka kita bisa kembali ke negara otoriter. Itu yang kita tidak inginkan,” pungkas Ujang.
Sebagai informasi, Jokowi dan Ma'ruf resmi menjalankan peran sebagai presiden dan wapres setelah dilantik dalam acara yang berlangsung di Gedung MPR pada Minggu, 20 Oktober 2019.
Baca Juga: Bedas Sapujagat, Cegah Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Bandung
Sebelum dilantik, Jokowi membacakan sumpah jabatan sebagai Presiden periode 2019-2024.
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ujar Jokowi.
Setelah itu, giliran Ma'ruf Amin yang membacakan sumpah jabatan.
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ucap Ma'ruf.
Tidak lama kemudian, Jokowi dan Ma'ruf Amin menandatangani berita acara pelantikan. Penandatanganan itu disaksikan 10 pimpinan MPR. ***
