Network
GALAMEDIA - Warga Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kab. Sumedang, menolak aktivitas Kelompok MHK (Merdeka Hakikat Keadilan).
Semula kelompok itu bernama Yayasan Nailul Author 101, yang bergerak dibidang keagamaan, berlokasi di Dusun Sadarayna, RT 03/RW 01, desa setempat.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun galamedianews.com, Senin 25 Oktober 2021, penolakan warga terjadi akibat adanya dugaan paham atau akidah yang dianggap melenceng dari pemahaman ajaran Agama Islam yang mereka anut.
Serta berbau klenik disamping adanya perilaku tidak etis yang dilakukan oknum pengurus.
Baca Juga: Berkat Vaksinasi, Nurul Arifin Sebut Pemerintah Berhasil Kendalikan Covid-19
Misalnya, dari sejumlah dugaan kejanggalan itu, pengikut perempuan (istri) diminta untuk cerai dari suaminya, jika tidak mau ikut bergabung untuk berdzikir.
Yang cukup menohok dari sejumlah dugaan kejanggalan tersebut, suami harus merelakan istrinya untuk dinikahi, dengan yang disebut "mursyid" (pembimbing spiritual)
yang didasarkan atas "petunjuk". Dan itu dilakukan di bawah "Sumpah Bangbayang".
Wakil Ketua MHK Ismail Siregar, ketika dikonfirmasi via sambungan WhatsApp, membenarkan adanya penolakan seperti itu.
Dia malah menuduh, jika keributan (penolakan) itu dipicu setelah pencopotan posisi pembimbing atas nama Umar yang dilakukan secara tidak hormat, karena dianggap melanggar.
"Saya tidak mendengar penolakan dari warga itu secara langsung. Tapi saya mendapat kabar dari pengurus yang lain. Keributan (penolakan) itu terjadi setelah pembimbing yang lama yang juga Kuwu disana (Kepala Desa Bangbayang) dicopot secara tidak hormat, dan diganti oleh Suharna (pembimbing dalam kepengurusan baru). Dan dia menghasut warga untuk melakukan penolakan," ujarnya.
Selain itu, Ismail membantah jika paham yang diajarkannya melenceng dan berbau magic (klenik). Karena katanya, kegiatan kelompok itu murni bidang keagamaan dan sosial.
"Tidak ada unsur magic maupun praktek perdukunan dan lainnya. Kegiatan kami disana murni kegiatan dzikir dan keagamaan. Dan itu sudah berlangsung lama, diawali akhir 2014 dan eksisnya sejak 2015 sampai sekarang," katanya.
Dengan adanya penolakan dari warga setempat, dia mengatakan tidak akan balik lagi ke sana dan akan mencari tempat baru di wilayah kecamatan yang lain.
"Kalau kegiatan disana mungkin tetap jalan, dan dilaksanakan sama pengurus yang lain. Tapi untuk saya sendiri tidak akan datang lagi ke sana. Karena adanya keributan disana, maka kami akan mencari tempat ke wilayah kecamatan yang lain," ungkapnya.
Baca Juga: Muncul Dugaan Match Fixing Jelang PSIS vs Persib, Begini Reaksi Bos Mahesa Jenar
Sementara itu, Umar Kepala Desa Bangbayang yang dituduh oleh Wakil Ketua MHK Ismail Seregar menghasut warga untuk melakukan penolakan terhadap aktivitas Yayasan Nailul Author 101 yang kini berganti nama jadi Merdeka Hakikat Keadilan, secara tegas membantah tuduhan tersebut.
Dia tidak pernah melarang warganya untuk berdzikir dan melakukan aktivitas keagamaan, sepanjang sesuai dengan akidah Agama Islam yang dianut.
"Tidak ada alasan bagi saya melarang warga untuk berdzikir. Silakan saja, sepanjang itu sesuai dengan akidah Agama Islam yang kita anut," tandasnya.
Sebut dia, malah warga sebenarnya sudah lama merasa resah dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tersebut, yang didominasi oleh orang luar (datang dari daerah).
Waktu itu mereka sempat protes, namun berhasil diredam oleh pengurus kelompok (yayasan saat itu) tersebut.
Namun belakangan reaksi warga tidak terbendung setelah mengetahui adanya paham dan perilaku oknum pengurus kelompok tersebut, yang diduga telah melenceng dari akidah Agama Islam yang mereka anut.
"Jadi penolakan terhadap aktivitas kelompok tersebut, merupakan aksi spontanitas dan akumulasi keresahan warga. Dan saya kembali sampaikan, jika saya tidak pernah melarang warga untuk berdzikir," tandasnya.***
