Network
GALAMEDIA – Jabatan Juru Bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi) kosong usai Fadjroel Rachman dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra pun turut menanggapi hal ini.
Menurutnya, Jokowi masih memerlukan sosok jubir pengganti Fadjroel.
Namun, Herzaky mengingatkan pengisian jabatan jubir presiden tidak boleh dilakukan atas dasar bagi-bagi jatah ke anggota tim sukses di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.
“Jangan sampai posisi sestrategis ini hanya menjadi sarana bagi-bagi jatah tim sukses atau orang yang getol membela presiden, tapi sama sekali tidak punya kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan,” ujarnya pada wartawan, Jumat, 29 Oktober 2021.
Salah satu kader Demokrat ini menyampaikan, tugas seorang jubir presiden adalah memberikan penjelasan seputar isu dan permasalahan.
Agar masyarakat tahu mengenai permasalahan yang dihadapi negara, bukan malah membuat masyarakat semakin bingung pada suatu kebijakan.
Selain itu, Herzaky mengingatkan, pernyataan yang disampaikan jubir presiden tidak boleh malah menimbulkan kegaduhan atau hanya bersifat bualan belaka.
“Memberikan clarity, kejelasan, bukannya malah menjadi noise baru. Apalagi sekedar lip service belaka," tuturnya.
