Luhut Diisukan Terlibat Bisnis PCR, Jubir: Pak Luhut Selalu Menyuarakan Harga Test PCR Bisa Terjangkau

- 2 November 2021, 14:04 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diisukan terlibat dalam bisnis PCR.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diisukan terlibat dalam bisnis PCR. /Instagram.com/@luhut.pandjaitan/

GALAMEDIA - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diisukan terlibat dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).

Isu berkembang lantaran dua perusahaan yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, ikut mengantongi saham di Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Lab.

GSI Lab sendiri berdiri tahun 2020 dan diklaim untuk membantu pemerintah mempercepat penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi. Ia mebegaskan, tidak ada maksud bisnis dalam keterlibatan sejumlah pebisnis, termasuk Luhut, yang mendirikan GSI Lab.

Baca Juga: Penanganan Covid-19 di Indonesia Diklaim Masuk Ketegori Terbaik di Dunia

"Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," tutur Jodi, Selasa, 2 November 2021.

Jodi menerangkan, Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra. Namun saham Menko Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtra di Toba Bara Sejahtra sudah sangat kecil yaitu di bawah 10 persen.

"Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," tegas dia dikutip dari Antara.

Jodi mengungkapkan awal mula pendirian GSI di mana kala itu Luhut diajak teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang berinisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid-19 dengan kapasitas tes yang besar. Dahulu, hal tersebut menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi.

"Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini," lanjutnya.

Baca Juga: Kejati Jabar Didesak Segera Periksa Pihak-pihak Terkait Dugaan Korupsi di Sejumlah Dinas

Jodi menuturkan, karena kelompok bisnis tersebut sudah mapan dan bergerak utamanya di sektor energi, maka GSI tidak dibentuk untuk mencari keuntungan bagi para pemegang saham.

Sesuai namanya, GSI atau Genomik Solidaritas Indonesia merupakan aksi kewirausahaan sosial.

"Malah diawal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya, agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing Covid-19," terang dia.

Jodi memastikan, hingga saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham.

"Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan test swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan, kalau tidak salah lebih dari 60 ribu tes yang sudah dilakukan untuk kepentingan tersebut, termasuk juga membantu di Wisma Atlet," paparnya.

Jodi juga menyebut partisipasi Luhut di GSI merupakan bagian dari usaha purnawirawan TNI itu untuk membantu penanganan pandemi di awal.

Baca Juga: Kesadaran Masyarakat Ikuti Vaksinasi Terus Digenjot, Capaian Vaksinasi di Sumedang Sudah 69,31 Persen

Selain adanya donasi pemberian alat-alat tes PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus.

Luhut juga disebutnya ikut membantu Nusantics, salah satu startup di bidang bioscience, untuk membuat reagen PCR buatan anak bangsa yang saat ini diproduksi oleh Biofarma.

Jodi menegaskan kebijakan tes PCR diberlakukan untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19, terutama pada periode Natal dan Tahun Baru.

Belajar dari pengalaman di negara lain yang mengalami lonjakan kasus yang signifikan, Indonesia harus terus mengetatkan 3M, 3T (testing, tracing, treatment) untuk bisa mengimbangi relaksasi aktivitas masyarakat.

Terlebih, saat ini tingkat vaksinasi dosis dua Indonesia baru mencapai kira-kira 35 persen.

"Sangat disayangkan upaya framing seperti ini. Ini berpotensi menyebabkan para pihak yang ingin membantu jika terjadi krisis berikir dua kali. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis (jadi) enggan," pungkasnya.***

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah