Network
GALAMEDIA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mendapat banyak kecaman dan kritik dari berbagai kalangan menyusul cuitannya soal zero deforestasi.
Dalam unggahan di akun Twitter @SitiNurbayaLHK, ia secara tegas menyebut pembangunan besar-besaran di era pemerintahan Presiden Jokowi tidak boleh dihentikan atas nama emisi karbon atau deforestasi.
Menurutnya hal tersebut berlawanan dengan mandat UUD 1945 dalam pembangunan dengan sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.
Baca Juga: Resep Ayam Suwir Bumbu Merah, Menu Praktis Wajib Dicoba
Sementara itu, zero deforestasi diketahui merupakan kebijakan yang telah disepakati di ajang KTT COP26 yang digelar di Glasgow dan dihadiri Presiden Jokowi.
Namun berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri LHK, yang menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia.
“Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan Indonesia,” ujarnya di Twitter.
Baca Juga: Aneka Produk Unggulan Ber-SNI Digelar di Pameran IQE, Kukuh: Optimis Kita Bisa Bangkit Meski di Tengah Pandemi
Lebih lanjut ia menuturkan memaksa Indonesia untuk melakukan zero deforestasi merupakan hal yang tidak tepat dan tidak adil.
Sebagai contoh, Siti Nurbaya mengatakan di Kalimantan dan Sumatera, banyak akses jalan terputus karena harus melewati kawasan hutan.
Sementara ada lebih dari 34 ribu desa berada di kawasan hutan dan sekitarnya tersebut.
Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Menteri LHK Soal Emisi Karbon dan Deforestasi, Fadli Zon: Narasi Ini Kontradiktif
Ia beranggapan jika konsepnya zero deforestasi, berarti tidak boleh ada akses jalan yang menyebabkan masyarakat sekitar terisolasi di sekitar kawasan hutan sementara tuntutan negara harus hadir di tengah masyarakatnya.
Hal-hal tersebut sebelumnya turut disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, Selasa, 2 November 2021 waktu setempat.
Pernyataan yang disampaikan Menteri LHK ini berujung banyak kecaman dan kritik dari berbagai tokoh dan masyarakat.
Baca Juga: Launching Kendaraan Siaga Bencana, Kapolres: Penanggulangan Bencana harus Terintegrasi dan Terencana
Di antaranya politisi Partai Gerindra Fadli Zon, yang dalam cuitannya mengatakan hal tersebut kontradiktif dan kontraproduktif.
"Narasi ini kontradiktif dan kontraproduktif," ujar Fadli.
Sementara dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Berlian Idriansyah Idris dalam unggahannya juga menyindir dengan menyebut Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri LHK Terbaik.
"Menteri Lingkungan Hidup terbalik," ujarnya.
Baca Juga: Kutawaringin Jadi Desa Ekraf, Bupati Bandung: Sektor Ekonomi Kreatif Akan Jadi Pilar Perekonomian Masa Depan
Dalam cuitannya, Berlian Idris membandingkan pernyataan Presiden Jokowi dengan pernyataan Menteri LHK, di mana sebelumnya Jokowi telah menyepakati dan menyatakan akan mengakhiri deforestasi bersama dengan seratus pemimpin dunia pada tahun 2030.
“Kalau Pakde yang berjanji, pasti akan terealisasi,” ujarnya dalam cuitan lain.
Tak cukup sampai di situ, organisasi aktivis lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) juga turut mengomentari pernyataan kontroversial tersebut.
Baca Juga: Posting Potret Bahagia Pertunangannya dengan Clairine Clay di Ultah Ke-29, Joshua Suherman: Officially Engaged
“Ini gimana ya, Menteri Lingkungan Hidup tapi kok malah Pro banget sama pembangunan skala besar yg jelas2 berpotensi merusak lingkungan hidup sebuah kementerian yg harusnya menjadi pelindung kan @KementrianLHK @SitiNurbayaLHK. Dunia sedang krisis iklim itu udah di depan mata,” tulis akun @walhinasional.
Topik terkait Menteri LHK Siti Nurbaya masuk deretan Trending Topic Twitter di Indonesia dengan lebih dari 2.600 cuitan hingga saat ini.***
