Akui Ajukan Pemberlakuan Tes PCR pada Jokowi, Luhut ke Deddy Corbuzier: Mau Berhati-hati atau Kembali ke PPKM?

- 10 November 2021, 16:27 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan jawab soal PCR.
Luhut Binsar Pandjaitan jawab soal PCR. /Tangkapan layar Podcast Deddy Corbuzier/



GALAMEDIA - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan nampak menghadiri podcast Deddy Corbuzier.

Dalam podcast tersebut, Deddy Corbuzier tak segan mempertanyakan terkait kebijakan tes PCR yang beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan publik.

"Saya latar belakang tentara ya, saya selalu konservatif melihat itu. Artinya bahasa militer itu bertahap, bertingkat, berlanjut," ucap Luhut dilansir Galamedia dari saluran YouTube Deddy Corbuzier pada Rabu, 10 November 2021.

Baca Juga: PA 212 Nyatakan Tak Sreg Andika Perkasa Jadi Panglima TNI: Tidak Bersimpati ke Umat Islam

"Jangan semua keliatan sudah bagus, bebas," lanjutnya.

Lebih lanjut, Deddy pun menegaskan, saat ini situasi covid-19 di Indonesia tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Menanggapi hal tersebut, Luhut lantas mengumpamakan kondisi Covid-19 dengan situasi militer yang pernah ia alami.

"Operasi militer juga banyak kayak gitu, jadi udah selesai ni, kita relaks, tau-tau justru di situ serangan itu," ucapnya.

Baca Juga: 18 Karya Peroleh Apresiasi Anugerah Karya Terpilih Indonesia Enterpreneur TIK 2021

"Nah sekarang, Delta varian kan kita nggak ngerti kelakuannya, masih banyak unknow hingga hari ini," sambungnya.

Kabarnya, dikatakan Luhut bahwa dirinya telah melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait serangan varian Delta yang tidak diketahui.

Tak berhenti disitu, Luhut pun mengaku dirinya tengah mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kembali PCR.

Bukan tanpa sebab, diberlakukannya tes PCR menurut Luhut adalah untuk mencegah penyebaran covid.

"Mobilitas masyarakat yang besar tanpa ada pemeriksaan, itu sama aja bawa penyakit, mempercepat penyebaran, kita mau berhati-hati atau kembali lagi PPKM," ujarnya.

Baca Juga: MA Tolak Judicial Review Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Syahrial Nasution: Kebenaran Akan Menemukan Jalan

Dalam podcast tersebut, Luhut pun membeberkan jika PPKM kembali diberlakukan maka maka akan ada kerugian Rp 5,2 triliun dalam sepekan.

Hal tersebut kabarnya dihitung dari lapangan pekerjaan yang hilang hingga orang-orang yang tak bisa bekerja karena aturan PPKM.

"Itu harga yang sangat mahal, sekarang kita lumayan baik, kita pelihara dulu, tenang, tunggu, jadi jangan terus berpikir terus negatif," ujarnya.***

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x