Network
GALAMEDIA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.
Undang-Undang itu juga tidak memenuhi kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Putusan MK soal gugatan uji formil terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang digelar virtual, Kamis 25 November 2021.
Baca Juga: Jelang Persib Bandung vs Arema FC, Lini Belakang Maung Bandung Kian Pincang
"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'todak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan tersebut.
Melalui keputusan itu, pemerintah memiliki waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
Lebih lanjut, dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa apabila dalam dua tahun perbaikan terhadap aturan itu tidak selesai, maka Undang-Undang atau pasal yang merupakan materi dari UU Cipta Kerja harus berlaku kembali.
Hal tersebut kemudian disorot oleh politisi Demokrat, Yan Harahap. Ia menolak lupa saat anggota DPR Fraksi Demokrat, Benny Harman walk out di rapat paripurna DPR.
"Paripurna 5 Okt 2020, Fraksi @PDemokrat dg keras menolak pengesahan RUU Ciptaker," cuitnya dikutip Galamedia dari Twitter @YanHarahap, Jumat 26 November 2021.
Diketahui saat itu Benny memberikan interupsi dan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Namun sayangnya ia tak diberikan hak bicara hingga mic nya pun dimatikan.
Benny dan anggota partai Demokrat lainnya lalu walk out meninggalkan ruang rapat paripurna.
"Bahkan saat itu anggota @FPD_DPR @BennyHarmanID tak diberi hak bicara oleh pimp sidang Azis Syamsuddin, mic pun dimatikan," ujarnya.
"FPD akhirnya walkout. Kini MK putuskan UU Ciptaker inkonstitusional," sambungnya.***
