Network
GALAMEDIA - Sejumlah santriwati korban pemerkosaan guru pesantren di Bandung berasal dari daerah Garut selatan. Mereka pergi menuntut ilmu ke pesantren di Bandung karena tertarik sejumlah iming-iming.
Salah satu wilayah yang menjadi domisili korban adalah di Mekarmukti, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Untuk menuju rumah salah seorang korban kurang lebih membutuhkan waktu tujuh jam dari kota karena medan yang cukup sulit.
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi berhasil bertemu para orang tua korban yang tinggal di Mekarmukti. Sebelum ke lokasi Dedi pun melakukan kunjungan ke korban banjir bandang di Garut kota.
Sebelum bertemu langsung dengan korban, Dedi sempat melakukan sambungan telepon dengan Kades Mekarmukti Hikmat Wijaya.
Dalam obrolannya Hikmat mengatakan ada sekitar delapan orang anak di desanya yang 'nyantri' di Bandung. Dari jumlah tersebut lima orang perempuan dan sisanya laki-laki.
"Nyantri itu dari tahun 2014-2015," ujar Hikmat pada Dedi Mulyadi.
Menurut Hikmat dari lima orang perempuan empat orang menjadi korban. Tiga orang telah melahirkan sementara satu lainnya hanya mengalami pelecehan seksual.
"Sekarang udah lahir itu dua laki-laki, satu perempuan. Paling besar empat tahun, paling kecil baru tiga-empat bulanan," ujarnya.
Hikmat menjelaskan warganya tersebut mau ke Bandung karena awalnya diiming-imingi pesantren gratis. Selain itu pesantren juga disebut bagus dan telah diakui oleh Gubernur dan Wagub Jabar.
"Si Hery (pelaku) itu istrinya punya saudara nikah ke warga saya. Kasih tahu bahwa ada pesantren gratis. Mendengar itu dan diiming-iming pesantren bagus sudah diketahui Pak Ridwan Kamil dan Pak Uu makanya semangat mau sekolah ke sana," beber Hikmat.
Soal awal mula terungkapnya kasus, Hikmat mengatakan itu terjadi pada lebaran atau Idul Fitri 2021 ini. Saat itu salah seorang anak pulang dalam kondisi perut buncit layaknya wanita hamil.
Pada saat dicurigai hamil anak tersebut terlihat ketakutan dan tiga hari mengurung diri di kamar. Akhirnya satu hari setelah lebaran Hikmat datang ke rumah tersebut untuk membujuk korban untuk berbicara jujur.
"Saya bilang keluarga pasti terima dan akan membantu kalau kamu jadi korban pemaksaan atau pemerkosaan. Kamu juga jadi pahlawan yang bisa mengungkap kebiadaban ini. Mungkin adik-adik kamu yang belum terjadi bisa selamat," ujar Hikmat.
Setelah berhasil membujuk Hikmat pun melaporkan kasus ini ke P2TP2A Garut dan Polda Jabar. "Saya bolak-balik sekitar 10 hari ke Polda sampai pulang saya sekeluarga kena covid," ucapnya.
Disinggung mengapa baru kali ini terungkap, Hikmat menjelaskan karena kejadian sebelumnya korban pulang tidak dalam kondisi hamil dan anak yang telah dilahirkan ditinggal di pesantren.
"Ini santri dan santriwati kan pulang setahun sekali hanya lebaran. Nah yang sebelumnya itu melahirkan sebelum lebaran jadi enggak ketahuan. Belum lagi baru enam hari di sini sudah dijemput langsung. Anak juga enggak bisa komunikasi langsung dengan orang tua karena alasan ketat pesantrennya," beber Hikmat.
Saat ini, kata Hikmat, seluruh anak yang dilahirkan di pesantren sudah dibawa ke rumah. Sebelumnya anak-anak tersebut disimpan di mess yang diduga akan dibuat menjadi panti asuhan.
"Itu saking bejadnya (pelaku) mau bikin panti asuhan anak mungkin untuk menarik simpati pemerintah, padahal yang disimpan adalah anaknya sendiri," ucap Hikmat.
Ia pun berharap kepada Dedi Mulyadi sebagai wakil rakyat asal Jawa Barat bisa menyampaikan aspirasi terkait izin pendirian pesantren. Sebab yang ia rasakan bukan hanya dari sisi moralitas tetapi ideologi pun harus menjadi perhatian khusus.
"Saya mohon ke Kang Dedi sebagai wakil rakyat sampaikan juga ke Pak Jokowi harus ada perhatian khusus untuk mengawal pesantren jangan sampai asal memberikan izin. Dan saya mohon pemerintah membuat sekolah yang mumpuni di daerah pesisian seperti di sini ini," ujarnya.
Sementara itu Kang Dedi Mulyadi berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam memilih lembaga pendidikan. Ia pun akan menyampaikan aspirasi Hikmat.
"Mudah-mudahan peristiwa ini bisa menjadi pelajaran kita semua untuk berhati-hati dalam memilih lembaga pendidikan. Izin perizinan pesantren yang ideologinya bertentangan dengan kehidupan kebangsaan dan moralitas juga harus diperhatikan. semoga ini kasus terakhir, tidak boleh terjadi lagi," pungkas Kang Dedi Mulyadi.***
