Pengamat Desak Jokowi Juga Bertanggung Jawab Atas Kisruh di Desa Wadas: Tidak Hanya Ganjar

GALAMEDIA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menyatakan, bukan hanya Ganjar Pranowo, tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus bertanggung jawab atas kisruh yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Lantaran, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020, Bendungan Bener adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Jokowi.

Proyek bendungan itu diketahui dinaungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sejak 2017, PUPR sudah memulai proses pembangunan Bendungan Bener.

Meskipun, Ganjar di tahun 2018 silam telah mengeluarkan surat keputusan tentang persetujuan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan.

Atas dasar itu, Ujang yang juga merupakan pengamat politik meminta agar Ganjar dan Jokowi sama-sama bertanggung jawab.

Baca Juga: Pencairan JHT Usia 56 Tahun, Said Didu Curiga Pemerintah Tahan Dana Karena Sulit Dapat Utang

“Jadi, harusnya tidak hanya Ganjar Pranowo, Presiden Jokowi juga harus tanggung jawab karena itu proyek pemerintah pusat. Dua-duanya salah dan harus bertanggungjawab,” ujarnya pada wartawan Senin, 14 Februari 2022 dilansir Galamedia melalui berbagai sumber.

Seperti diketahui, telah terjadi pengepungan oleh sejumlah aparat gabungan Polri dan TNI pada Selasa, 8 Februari 2022 di Desa Wadas.

Baca Juga: Relawan Berakhlak Gandeng Atep hingga Budi Cilok Berikan Trauma Healing ke Siswa dan Guru SDN 032 Tilil

Usut punya usut, pengepungan aparat tersebut dalam rangka pembebasan dan pengukuran lahan untuk penambangan material andesit Bendungan Bener.