Network
GALAMEDIA - Menjelang habisnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, saat ini muncul usulan untuk menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan selama 3 periode.
Usulan tersebut didukung oleh partai besar seperti Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Walaupun demikian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung Jokowi pun menegaskan bahwa menolak usulan masa perpanjangan jabatan presiden tersebut.
Tak haya PDIP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat pun turut menolak masa perpanjangan jabatan presiden.
Menanggapi kabar tersebut, pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangannya terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.
Rocky Gerung mengatakan bahwa dirinya percaya bahwa ada beberapa kelompok yang secara konsisten menolak isu tersebut.
Baca Juga: Tips Merawat Power Socket Sepeda Motor Ala JG Motor Grup
"Saya percaya ada konsistensi di beberapa kelompok. Muhammadiyah tentu kita percaya habis-habisan, PKS tentu kita percaya karena dari awal ambil posisi oposisi, Demokrat sudah banyak menolak perpanjangan itu karena tidak masuk akal dan segala macam," kata pengamat politik, Rocky Gerung.
Ia mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu partai besar untuk menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.
"Jadi tinggal tunggu partai besar segala macam. Jadi, kalau itu juga gagal, itu artinya yang kecil-kecil juga akan diasuh dengan cara kriminal atau dikriminalisasi," katanya.
"Itu yang berat, yang mengakibatkan bangsa ini mau kemana kalau hal yang sudah dipastikan dengan cara konstitusi masih mau dinegosiasikan lagi. Melalui lembaga survei contohnya, seperti menyewa pakar," sambungnya.
Menurut Rocky Gerung, beberapa saat ke depan akan ada wacana baru yang mengatakan bahwa rencana penundaan Pemilu 2024 tersebut disebabkan oleh adanya kedaruratan.
"Keliatannya juga akan berlangsung wacana baru bahwa itu akan dimungkinkan karena ada kedaruratan, tapi kedaruratan yang diciptakan untuk memperpanjang kekuasaan, itu motifnya," kata Rocky Gerung.
"Lalu disewalah seorang Profesor dari Jawa Timur, lalu akademisi HTN dari Jawa Tengah segala macam. Padahal ini nggak perlu diterangkan secara akademis, bahwa ini secara etis udah nggak bener," tandasnya.***
