Network
GALAMEDIA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Sebab keluarga berisiko stunting di Indonesia jumlahnya mencapai 21,9 juta keluarga.
Kepala BKKBN, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) mengatakan, 600 ribu personel bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
"Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal," kata Hasto usai apel siaga TPK Bergerak di Alun-alun Subang, Kamis, 12 Mei 2022.
Baca Juga: Didukung 30 Cabor, Yakub Kembalikan Formulir Pendaftaran Bakal Calon Ketum KONI KBB
Hasto didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko, Menko PMK, Muhadjir Effendy, Gubernur Jabar dan Isteri serta undangan lainnya. Apel siaga ini juga diikuti oleh kelompok TPK secara Daring di 514 Kabupaten/Kota.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen.
Hasto menyebut angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20 persen dan jauh dari target tahun 2024 yakni sebesar 14 persen.
Untuk itulah, data keluarga beresiko stunting memerlukan verifikasi, validasi, dan sekaligus pemutakhiran (updating), agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi terhadap keluarga beresiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan), baduta (0-23 bulan).
Dalam proses pemutakhiran data, keluarga-keluarga yang ditemui TPK diharapkan dapat memberikan data yang akurat, sesuai kondisi sebenarnya. Petugas verifikasi dan validasi (verval) akan mencatat dan melaporkan adanya pemutakhiran atau perbaikan data keluarga sasaran, menggunakan formulir keluarga berisiko stunting.
Baca Juga: Cegah Penyakit Mulut dan Kuku Hewan, DKPP Jabar Bentuk Unit Respon Cepat
Kepala BKKBN selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menyatakan kalau TPK pun akan memberi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mulai dari edukasi prakonsepsi untuk calon pengantin.
Dalam hal ini, calon pengantin diharapkan melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengetahui kondisi hemoglobin (Hb) dalam darah, pengukuran tinggi dan berat badan serta lingkar lengan atas.
Sasaran utama TPK adalah para calon-calon pengantin, ibu hamil dan ibu pasca persalinan, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan.
Nantinya, TPK ini mendeteksi dini faktor risiko stunting baik sensitif maupun spesifik berdasar data yang dia miliki, melakukan pendampingan dan survei, memfaslitasi terhadap apapun pelayanan rujukan serta pendampingan bantuan sosial.
“Tim pendamping keluarga mengawal mulai dari yang mau hamil, mereka yang hamil dan mereka baru punya bayi agar bisa dicegah tidak menimbulkan stunting baru, dan bertanggung jawab untuk memastikan keluarga-keluarga yang dipetakan sebagai keluarga yang berisiko melahirkan bayi stunting mendapatkan dukungan yang merupakan haknya,” jelas Hasto.
Baca Juga: Dapat Perhatian Ridwan Kamil, Impian Mak Esih Tinggal di Rumah Layak Huni Segera Terwujud
Subang Bantu Motor
Sementara Bupati Subang, H.Ruhimat memastikan komitmennya untuk menjadikan Subang zero stunting. Sebab angka stunting di Subang versi nasional sebanyak 12 persen. Namun sebenarnya hanya 2 persen.
Untuk mencapai zero stunting, Pemda Subang memberikan perhatian kepada pendamping keluarga. Salah satunya dengan melengkapi sebanyak 253 unit kendaraan roda dua atau motor kepada para pendamping di setiap desa/kelurahan.
Dijelaskan kalau kendaraan operasional itu diberikan secara bertahap. Tahun lalu sudah diberikan 50 unit, sementara tahun ini sudah 25 unit."Kendaraan operasional ini untuk membantu para petugas di lapangan agar Subang zero stunting,” jelasnya.
Gubernur Jawa Barat, H.Ridwan Kamil mengapresiasi langkah yang dilakukan Subang memberikan kendaraan operasional untuk menekan angka stunting.
Bahkan, kata Gubernur, pemberian kendaraan operasional bisa dicontoh daerah lain.***
