Network
"Saya ingatkan kepada sekolah negeri dan swasta, saat pendaftaran umum bukan jalur RMP harus kembali ditanyakan pada orang tua pakah dari kalangan tidak mampu atau mampu. Sosialisasi tentunya sudah dilakukan Disdik pada pihak sekolah, begitu juga Komisi D, " ungkapnya.
"Kita juga sampaikan itu ke Pemkot, tidak boleh ada lagi ada anak enggak sekolah karena persoalan biaya. Baik sekolah negeri maupun swasta harus menampung siswa dari kalangan tidak mampu, ikuti apa yang dianjurkan. Saat daftar umum, tanyakan kembali pada anak dari kalangan tidak mampu itu, jangan mumpung-mumpung dia daftar di jalur umum, " tuturnya.
Sementara itu, Lurah Manjahlega Kecamatan Rancasari Eka Prasetya mengatakan, menjelang PPDB ini pihaknya sudah meminta RW-RW untuk mendata warga tidak mampu terutama yang memiliki anak usia sekolah yang ada di wilayah mereka. Kemudian data ini disampaikan ke kelurahan.
Baca Juga: TERBANYAK di Indonesia, Tasikmalaya Catat Lansia Tunggal Hingga Puluhan Ribu Jiwa
"Jadi warga daftar ke RT dan RW dulu, baru ke kelurahan untuk mendapat rekomendasi surat keterangan tidak mampu, " ungkap Eka saat ditemui Jumat, 27 Mei 2022.
Dikatakannya, di wilayahnya terdapat 1311 KK atau 3286 jiwa masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data tersebut terus diupdate dengan rutin.
Di Kelurahan Manjahlega, kata Eka, terdapat 1 sekolah dasar negeri dan 2 sekolah Dasar swasta, serta SMA swasta. Pihaknya, melalui RW melakukan pendataan agar tidak ada anak yang putus sekolah.
"Sebetulnya, tinggal RW aktif karena berung kali terutama tiap PPDB kita anjurkan lakukan pendataan. Karena di Manjahlega banyak yang mengambil RMP, tapi belum masuk data DTKS, " ungkapnya.***
