Network
GALAMEDIA - Menjelang dibukanya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) mengingatkan adanya indikasi pelanggaran yang harus diantisipasi dan diawasi.
Ia pun meminta warga untuk melaporkan bila pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB baik pada Dewan Pendidikan atau pun pada FAGI.
Menurut Ketua FAGI Jawa Barat Iwan Hermawan mengatakan, pihaknya mencatat ada beberapa indikasi pelanggaran yang setiap tahun terjadi.
Pertama pada pelaksanaan pra PPDB, terdapat rekayasa mendekatkan domisili dengan sekolah.
Dimana dilakukan pembuatan kartu keluarga aspal (asli tapi palsu) sehingga lebih dekat ke sekolah dan kemungkinan untuk diterima lebih bagus.
Baca Juga: Kabar Terbaru Hilangnya Eril Anak Ridwan Kamil, KBRI Bern-Polisi Swiss Perluas Pencarian
"Berikutnya ada indikasi rekayasa untuk sertifikat nonakademik. Dengan berbagai cara dilakukan agar mendapatkan setitifikat nonakademik sehingga nantinya bisa masuk di jalur non akademik. Selain itu juga ada upaya rekayasaa nilai oleh oknum operator sehingga nilai rapotnya bagus untuk diterima di jalur prestasi rapor, itu indikasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan PPDB, " ujar Iwan, Jumat, 27 Mei 2022.
Selanjutnya, kata Iwan, indikasi pelanggaran pada saat pelaksanaan PPDB.
Indikasi pelanggaran ini berupa kecurangan dengan mengubah peserta didik baik data domisili atau data prestasi tidak sesuai dengan sebenarnya.
"Ini bisa dilakukan oknum operator yang dipercaya oleh sekolah," ungkapnya.
Ketiga, ungkap Iwan, adalah indikasi pasca-PPDB. Dikatakannya, setiap sekolah terdapat bangku kosong yang bisa menjadi celah pelanggaran. Pasalnya, saat menyampaikan kuota sebelum dilaksanakan kenaikan kelas, sehingga sekolah hanya melakukan prediksi siswi yang tidak naik, bisa 5 sampai 10 orang.
