Network
GALAMEDIA - Orang tua siswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar karena kecewa proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Selasa, 23 Juni 2020. Disdik Jabar menyatakan, kewenangan PPDB ada di sekolah masing-masing.
"Dalam permendikbud dijelaskan bahwa PPBD itu tanggung jawab sekolah melalui musyawarah dewan guru. Selain itu, dalam konsep merdeka belajar juga sekolah harus berkreasi dan berinovasi," ujar Sekretaris I Panitia PPDB Disdik Jabar, Dian Peniasiani, Selasa, 23 Juni 2020.
Belajar berinovasi itu, ujarnya, dimulai dari PPDB. Dengan demikian, PPDB sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah.
Baca Juga: Ditawari Tokoh Utama 'True Beauty', Tengok Cantiknya Moon Ga Young
"Kami, disdik hanya sebagai koordinator saja, karena dapat dibayangkan jika semua sekolah memiliki aturan masing-masing. Maka disdik hadir di situ," kata Dian.
Terkait transparansi, menurut Dian rekapitulasi siswa memang tidak dimunculkan saat siswa selama proses pendaftaran. Sebab, ada hitung-hitungan kalibrasi nilai UN bagi siswa jalur prestasi nilai rapor.
Namun, saat pengumuman orangtua siswa bisa melihat nilainya. "InsyaAllah kita selalu transparan," kata Dian.
Baca Juga: Dikabarkan Bercerai dari Kalina Oktaranny, Siapa Insank Nasruddin?
Ia menegaskan, transparansi hal yang harus dilakukan dalam proses PPDB dan sudah ada juknisnya. Sekiranya dalam proses PPDB ada kecurangan dan penyimpangan, misalnya dalam pengisian berkas, maka sanksinya sudah jelas ada di juknis.
Seperti, sebelum mengisi berkas, ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang harus ditandatangan orang tua.
"Dalam surat keterangan mutlak, orang tua bersedia dikenakan sanksi jika menyalahgunakan data atau berkas," kata dia.
"Contohnya jika ada penyalahgunaan dalam kartu keluarga maka sistem akan menolak, karena sistem kita sudah terintegrasi," jelasnya.
Baca Juga: Awas! BLT yang Disalurkan ke Warga Jangan Sampai Ada Pemotongan
Diakui Dian, permasalahan PPDB SMA/SMK/SLB Jabar sangat kompleks. Tahun ini PPDB dilakasankan secara daring karena di masa pandemi Covid-19.
Dengan begitu sosiasisasi yang dilaksanakn pun tidak bisa dengan tatap muka tapi melalui video conferensi.
"Dalam tatap muka saja sosiasliasi itu terkadang ada ya miss, apalagi dilakukan secara virtual. Makanya kami juga melakukan sosialisasi dengan media massa dan media sosial," katanya.
Begitu juga dalam jaringan dan infrastruktur, memang ada warga yang tidak bisa mengakses internet. Tapi pihaknya sudah mengantisipasi dengan berkoordinasi dengan sekolah.
Baca Juga: Sudah Berolahraga Tapi Masih Berlemak? Ini yang Harus Anda Lakukan
Sekolah yang dituju bisa membantu dengan memberikan failitas masyarakat yang akan mendaftar. Ia mengatakan, wajar jika banyak orangtua yang kecewa tidak masuk sekolah negeri.
Pasalnya, lulusan SMP sederajat di Jabar ada sekitar 700.000 siswa. Sementara daya tampung SMA/SMK negeri ini hanya 149.977 siswa.
"Jadi kapasitasnya terbatas. Makanya ada selesksi. Sekolah negeri dan swasta itu perbandingannya sangat jauh," kata Dian.***
