Network
GALAMEDIA - Untuk ke-9 kalinya, Pemprov Jabar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Selain Pemda Provinsi Jabar, kali ini 27 pemerintah kabupaten/kota di Jabar mendapatkan opini WTP atas LHP LKPD tahun anggaran 2019.
Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, LKPD BPK tahun anggaran 2019 merupakan hal yang besejarah, karena seluruh daerah atau 27 kabupaten/kota di Jawa Barat mendapat nilai WTP.
Baca Juga: Yakin Liga 1 Bergulir, Nick Kuipers Buka Jhonny Wrap di Bandung
“Hari ini adalah hari bersejarah karena seluruh daerah atau 27 kabupaten/kota di Jabar sekarang semuanya WTP. Mudah-mudahan seterusnya WTP. Adalah adaptasi kebiasaan baru yang tidak boleh balik kanan lagi, dan ini adalah kerja bersama kita semua,” kata Emil, sapaannya usai menerima LKPD dari BPK RI di Gedung DPRD Jabar, Selasa 30 Juni 2020.
Dikatakan, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian Laporan Keuangan (LK) dan bukan merupakan jaminan bahwa LK yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan.
Baca Juga: Layanan Kantor Pos dalam Genggaman
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat kami mengucapkan terimakasih kepada BPK RI yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019,” kata Emil.
BPK RI memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemda Provinsi Jabar dalam hasil pemeriksaannya. Terkait hal ini, Emil menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI maksimal dalam 60 hari sejak LHP LKPD TA 2019 disampaikan.
