Network
GALAMEDIA - Inggris mengatakan akan menangguhkan kesepakatan ekstradisi dengan Hong Kong. Langkah itu diambil setelah China mengumumkan hukum keamanan nasional terhadap bekas koloni Inggris itu.
Namun China rupanya murka dan tak terima dengan pernyataan Inggris. Mereka mengancam akan melakukan "serangan balik yang kuat" untuk merespon pengumuman itu.
"China akan melakukan serangan balik yang kuat terhadap aksi-aksi Inggris yang salah," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam konferensi pers harian, Selasa, 21 Juli 2020.
Baca Juga: Pewaris Sultan HB II Minta Kembalikan 57.000 Ton Emas yang Dijarah Tentara Inggris
Sebelumnya, pada Senin, 20 Juli 2020, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan pada parlemen bahwa kesepakatan ekstradisi akan segera ditangguhkan dan embargo senjata akan diperluas.
"Kami tidak akan menimbang untuk kembali mengaktifkan kesepakatan-kesepakatan itu, kecuali dan hingga ada perlindungan yang jelas dan kuat, yang dapat mencegah ekstradisi dari Inggris disalahgunakan di bawah undang-undang keamanan nasional yang baru," terang Raab.
China pun tersulut. Mereka mendesak Inggris untuk menghentikan fantasi meneruskan pengaruh kolonial di Hong Kong dan segera mengkoreksi kesalahan.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1441 H Jatuh Pada 31 Juli 2020
Di sisi lain, London telah kecewa dengan tindakan keras di Hong Kong, yang kembali ke bawah pemerintahan China pada tahun 1997. Termasuk juga terhadap persepsi bahwa China tidak jujur sepenuhnya terkait wabah virus corona.
Raab mengatakan pihaknya akan memperpanjang embargo senjata yang telah berlangsung lama dengan China dan mengikutsertakan Hong Kong dalam embargo tersebut.
Hal itu berarti tak ada kegiatan ekspor senjata maupun amunisi, serta pelarangan peralatan yang dapat digunakan untuk represi internal, seperti belenggu dan granat asap.
Baca Juga: Pemilik Sidik Jari di Pisau yang Tewaskan Yodi Prabowo Akhirnya Terungkap
Australia dan Kanada menangguhkan kesepakatan ekstradisi dengan Hong Kong pada awal bulan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menghentikan perlakuan ekonomi istimewa terhadap Hong Kong.
Pekan lalu, Perdana Menteri Boris Johnson memerintahkan agar peralatan dari perusahaan Huawei Technologies asal China dikeluarkan secara total dari jaringan 5G Inggris pada akhir 2027.
Dari Antara, China pun menuduh Inggris menjadi kaki tangan Amerika Serikat. Padahal sebelumnya China pernah dijadikan sumber utama investasi dalam proyek-proyek infrastruktur Inggris dari nuklir hingga kereta api.
Baca Juga: Tempat Hiburan di Kota Bandung Belum Bisa Dibuka
Inggris menyebut bahwa undang-undang keamanan yang baru melanggar jaminan kebebasan, termasuk peradilan independen, yang telah menjadikan Hong Kong salah satu pusat perdagangan dan keuangan paling penting di dunia sejak 1997.
Para pejabat di Hong Kong dan Beijing mengatakan bahwa undang-undang tersebut penting untuk menutup celah keamanan nasional yang baru-baru ini diungkap oleh demo-demo anti-China dan pro-demokrasi.
China telah berulangkali mengatakan pada kekuatan-kekuatan di Barat untuk berhenti ikut campur dalam urusan Hong Kong.***
