Network
GALAMEDIA - Kabar pecahnya koalisi antara DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung dengan DPD PKS Kabupaten Bandung menghadapi Pilkada 2020 semakin dikuatkan dengan kemunculan surat pencabutan nota kesepahaman koalisi.
Surat itu dibuat oleh Partai DPC Demokrat Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Endang selaku ketua, dan Hikmat Budiman selaku sekretaris. Surat itu dibuat dan ditandatangani pada 20 Juli 2020.
Endang saat dikonfirmasi membenarkan tentang adanya surat tersebut yang belakangan beredar luas di sejumlah grup WhatsApp. Ia mengatakan, surat itu telah dilayangkan ke pengurus DPD PKS Kabupaten Bandung pada 21 Juli 2020.
"Betul, tapi belum dapat balasan dari pengurus DPD PKS Kabupaten Bandung," kata Endang saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa 28 Juli 2020.
Baca Juga: Pelatih Persib Terserang Penyakit Jantung, Ini Penjelasan Dokter Spesialis
Dengan adanya surat itu, lanjut Endang, menjadi dasar kepindahan koalisi Demokrat dengan PKB dan Nasdem yang kemudian mengusung pasangan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan.
"Nah untuk koalisi baru ini, kan sebenarnya masih dinamis. Kami juga masih membuka jika ada partai lain yang ingin berkoalisi dengan Demokrat. Apalagi saat ini penjaringan internal sudah memasuki tahap akhir," ujarnya.
Terlebih, kata dia, penjaringan di internal Demokrat awalnya untuk mencari bakal calon wakil bupati guna mendampingi Gun Gun Gunawan yang disung PKS. Namun, bakal calon yang tengah menjalani penjaringan tidak ada yang terpakai oleh PKS.
"Jadi adanya surat itu sebagai tanda bahwa apa yang kami lakukan untuk mencari pendamping Gun Gun sudah selesai," ungkapnya.
Endang pun menegaskan, Demokrat tidak hanya akan menjadi pendukung di Pilkada Kabupaten Bandung. Menurutnya, Demokrat bisa saja menjalin hubungan dengan partai lain kalau ada kadernya yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat.
Baca Juga: Polda Jabar Tangani 13 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19
Sehingga, kata dia, adanya koalisi PKB-Nasdem yang mengusung Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan tidak akan menjadi halangan bagi Demokrat membangun koalisi dengan partai lainnya.
"Kami masih optimistis bisa mengusung. Siapa tahu saja Sahrul mundur," ucapnya.
Diakui Endang, ia masih belum tahu kapan rekomendasi dari DPP muncul. Sehingga saat ini DPC Demokrat masih masih membuka pintu untuk partai lain jika ingin berkoalisi.
"Tapi pada intinya kami akan mengikuti perintah dari pusat. Kalau misal disuruh keluar dari koalisi baru (PKB-Nasdem) kami siap. Atau misal disuruh koalisi dengan PDIP dan Golkar juga akan kami patuhi. Termasuk disuruh kembali berkoalisi dengan PKS," jelasnya.
Baca Juga: PJJ Beratkan Siswa dan Orang Tua, Pemerintah Diminta Hadir di Tengah Masyarakat
Tanggapan PKS
Menanggapi kabar itu, Juru Bicara Tim Pemenangan PKS Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi mengatakan bahwa PKS menghargai keputusan Partai Demokrat.
"Kalau suratnya betul (asli) kami hargai. Itu sikap politik dan hak demokrasi sebuah partai. Mungkin itu bagian dari strategi mereka," kata Fahmi.
Yang jelas, kata dia, langkah PKS tidak akan pernah terhenti meski Demokrat memutuskan untuk mengakhiri koalisi. PKS tetap akan melanjutkan cita-cita mewujudkan perubahan di Kabupaten Bandung.
"Kami tidak akan terhenti. Masyarakat Kabupaten Bandung harus besar. Kami ingin wujudkan perubahan pembanguan yang berkeadilan," ucapnya.
Di level nasional, lanjut Fahmi, sebetulnya koalisi antara PKS dan Demokrat terjalin harmonis. Komunikasi antar petinggi partai juga berjalan konstruktif dan intens untuk membuat perubahan secara nasional.
Baca Juga: Belum Boleh Belajar Tatap Muka, Guru Sewaktu-waktu Bisa Berkunjung ke Rumah Siswa
"Maka ada kesepakatan di pusat. Tapi di tingkat lokal berbeda. Dan ini kami hargai sebagai bagian dari hak politik sebuah partai," kata dia.
Saat ini, ujar Fahmi, PKS tengah fokus mewujudkan cita-cita itu. Caranya, lanjut Fahmi, dengan tetap memegang prinsip nilai-nilai demokrasi. Sehingga saat pelaksanaan Pilbup Bandung PKS akan wujudkan proses demokrasi yang sehat, bersih, dewasa dan berwibawa.
Tujuannya, lanjut Fahmi, nantinya Pilkada Kabupaten Bandung bisa menghasilkan pemimpin tanpa resistensi dan diterima oleh seluruh masyarakat. Tentunya, hal itu harus diwujudkan dengan proses yang betul-betul menjunjung perjuangan nilai-nilai demokrasi.
