Network
GALAMEDIA - Ketua DPP Partai Demokrat, H. Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan dirinya tak mau intervensi apa yang menjadi kewenangan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung dalam menentukan koalisi partai jelang Pilkada Bandung pada 9 Desember 2020.
Hal itu diungkapkan H. Dede Yusuf, yang juga Anggota DPR RI kepada wartawan di Posko Imah Rancage Rumah Aspirasi H. Dede Yusuf M. Effendi di Kelurahan/Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Kamis 23 Juli 2020 sore.
Baca Juga: Beri Edukasi Kang Pisman Kepada Warga, Petugas Kebersihan Dapat Insentif Khusus
"Kita menyerahkan sepenuhnya kewenangan terhadap Ketua Demokrat di daerah. Mau diambil langkah apapun, kita mendukung. Kecuali Ketua Umum DPP Partai Demokrat memerintahkan lain, maka saya akan mengintervensi. Apapun yang akan dilakukan Ketua DPC Partai Demokrat karena saya pun sebagai Ketua DPP Partai Demokrat," katanya.
"Artinya, prinsipnya kami tidak mau mengintervensi koalisi yang dibangun oleh Partai Demokrat di daerah. Kami kader-kader Partai Demokrat mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ketua DPC Partai Demokrat. Kecuali Ketua Umum berkata lain," tambahnya.
Baca Juga: Foklore Album Ke-8 Taylor Swift yang Dirilis Ditengah Pandemi dan Ketakutan
Saat ini, imbuhnya, proses politik masih berjalan dan Jane Shalimar sebagai salah satu kandidat (bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Demokrat) masih mengikuti dinamika politik di Kabupaten Bandung.
"Informasi yang saya dengar, politik di Kabupaten Bandung tiap hari berubah. Bahkan dua jam bisa berubah. Masih terjadi perubahan (politik) tiap hari," katanya.
Ia mengatakan, koalisi partai itu untuk mendapatkan "perahu" bersama dalam menghadapi Pilkada Bandung. Karena Partai Demokrat tidak sendirian maju di Pilkada Bandung, sehingga harus berkoalisi dengan partai lain. Kemudian koalisinya dengan siapa?
