TEGANG! Mahkamah Pidana Internasional Perintahkan Tangkap Vladimir Putin, Rusia Ancam Balik ICC dengan Rudal

GALAMEDIANEWS - Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengancam akan menembakkan rudal hipersonik Rusia ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah lembaga tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pengancaman tersebut diungkapkan oleh Dmitry Medvedev selaku Wakil Ketua Dewan Pengamanan Rusia pada Senin, 20 Maret 2023 dalam sebuah pernyataan telegram.

"Peluncuran Rudal Onyx Hipersonik yang ditargetkan dari kapal-kapal Rusia di Laut Utara ke pengadilan di Den Haag dengan mudah dapat dilakukan," Ungkap Medvedev.

Menurut mantan presiden Rusia itu, Hukum Publik Internasional telah cacat karena tidak memainkan perannya secara efektif, mengingat banyaknya penolakan negara untuk mengimplementasikan tindakan bias Majelis Umum PBB, keputusan Dewan Keamanan PBB, atau menarik diri dari berbagai lembaga PBB.

"Satu kekuatan berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksi atas kekuatan berdaulat lainnya," kata Medvedev.

Baca Juga: 20 Ucapan Menyambut Puasa Ramadhan 2023, Bagikan Kata-kata Minta Maaf dan Penuh Doa Ini ke Keluarga atau Teman

Medvedev memperkirakan bahwa keputusan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin akan berdampak serius pada hukum internasional.

"Ini adalah runtuhnya pondasi dan prinsip-prinsip hukum, termasuk klaim tanggung jawab yang tak terelakkan," katanya.

"Sekarang tak seorang pun akan pergi ke badan internasional mana pun, semua orang akan bernegosiasi di antara mereka sendiri. Semua keputusan bodoh PBB dan badan-badan lain akan runtuh... Kepercayaan sudah berakhir," tambahnya.

Baca Juga: 5 Acara TV Ramadan Cocok Ditonton saat Sahur, Ada Sahurans, Aksi, dan PPT

Sebelumnya diketahui pada pada hari Jumat, 1 Maret 2023 Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden Rusia atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina.

Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmihal menyambut baik dikeluarkannya surat perintah penangkapan untuk Putin sebagai "langkah penting menuju keadilan."

Sedangkan Rusia sendiri menolak keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) , dengan mengatakan bahwa Moskow tidak mengakui yurisdiksi lembaga tersebut dan menganggap keputusan itu tidak sah.***