Network
GALAMEDIA - Kementerian Sosial RI menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Gelombang II kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Bandung.
Bantuan BST Gelombang II dilakukan secara serentak di Indonesia, dengan nilai sebesar Rp300 ribu kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama enam bulan, yakni sejak bulan Juli hingga Desember 2020.
Menteri Sosial, Juliari P. Batubara mengatakan, penurunan nilai bantuan BST, karena mulai bergulirnya bantuan lain dari pemerintah kepada warga terdampak Covid-19.
"Jadi program ini merupakan kelanjutan dari BST sebelumnya dengan nilai sebesar Rp600.000 per bulan yang telah dibagikan melalui tiga tahap. Jumlah anggaran yang kami gelontorkan untuk BST gelombang I dan II mencapai Rp 32,5 triliun rupiah," ungkapnya usai penyaluran BST di Kantor PT Pos Indonesia Cabang Cikutra, Jl. PHH Mustopa, Kota Bandung, Rabu, 5 Agustus 2020.
Baca Juga: Siswa Tidak Punya Smartphone, Guru di SMP Ini pilih Datangi Rumah Siswa untuk Mengajar
Menurutnya, program ini untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19, terutama yang belum terdaftar sebagai penerima Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dikatakannya, melalui program BST, juga untuk meningkatkan daya beli dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Termasuk dukungan kepada pemerintah daerah, dalam stimulus ekonomi ditengah pandemi Covid-19.
"Untuk para penerima bantuan BST Gelombang II, merupakan keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun yang diusulkan pemerintah daerah," ujarnya.
Baca Juga: Kisah Ayah di Garut Curi HP Agar Anaknya Bisa Belajar Daring Jadi Viral, Bantuan Mulai Berdatangan
Juliari menjelaskan, total nilai BST untuk Kota Bandung tahun 2020 sebesar Rp 212,9 Miliar yang disalurkan kepada 59.151 KPM. Sedangkan total nilai BST yang disalurkan di Provinsi Jawa Barat Rp3, 8 Triliun untuk 1 juta KPM.
Dalam mempercepat penyaluran BST, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan mengirimkan surat kepada pemerintah daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia.
"Kita telah bersurat kepada pemda atau pemkot untuk secepatnya memperbaiki data penerima BST. Kita juga telah mempermudah sistem update data di DTKS. Juga terus mendorong pemda menyisir ulang data usulan KPM BST agar semakin tepat sasaran," tambahnya. ***
