Network
GALAMEDIA NEWS - Permasalahan sampah di Kota Bandung sebenarnya bisa ditangani dengan baik seandainya tahun 2013 lalu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) jadi dibangun. Karena PLTSa yang rencananya dibangun di Gedebage Kota Bandung ini bisa memusnahkan sampah dengan menggunakan teknologi.
Namun hal itu tidak dilakukan hingga sekarang sehingga permasalahan sampah di Kota Bandung seolah menjadi benang kusut tidak ada ujungnya tidak ada solusinya, seperti sekarang ini sampah membludak tidak terangkut dan tidak bisa ditangani dengan baik.
Solusi permasalahan sampah di Kota Bandung yang saat itu dikemukakan sebenarnya sudah disetujui DPRD Kota Bandung dan membuat sebuah perda. Namun baik Pemkot Kota Bandung dan juga DPRD Kota Bandung tak bisa melaksanakan Perda yang sebenarnya sudah berkekuatan hukum yang mengikat bila PLTSa itu dilaksanakan.
Dosa DPRD dan Pemkot kepada Warga Kota Bandung
Baca Juga: Tanggal dan Waktu Rilis Demon Slayer Season 3 Episode 6, Ungkap Rahasia Baru
Pemerhati sosial dan politik Aat Safaat Hodijat menyatakan setelah sekarang ramai sampah di Kota Bandung tidak tertangani tiba tiba muncul adanya wacana untuk mengkaji kembali PLTSa, seperti diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Dudy Prayudi yang menyatakan PLTSa Gedebage masih dalam proses pengkajian PT BRIL.
Aat Safaat Hodijat yang saat itu menjadi anggota DPRD Kota Bandung mengetahui persis proses panjang terhadap rencana PLTSa tersebut. Kalau memang begitu menurut Aat perlu dilakukan sebagai berikut.
1. Pengkajian harus benar-benar dilaksanakan dengan timeline yang jelas. Bukan hanya dalam wacana rencana saja karena masalah sampah adalah masalah strategis pembangunan di Kota Bandung yang belum ada metoda efektif dapat menuntaskan pengelolaan sampahnya dan pengelolaan sampah milik Pemprov Jabar di Legok Nangka juga belum berjalan serta menyisakan persoalan besaran tarif tiping fee yang harus dibayar Pemkot Bandung setiap tahunnya.
2. Terhambatnya proyek PLTSa di Kota Bandung diyakini karena masalah politis, yang diawali dari keputusan KPPU membatalkan keputusan lelang atas dasar inisiatif bukan atas dasar adanya protes dari peserta lelangnya dan keputusan pembatalan keputusan lelangnya terjadi saat Ridwan Kamil jadi Walikota.
