Network
GALAMEDIA - Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan di Garut banyak orang yang mendirikan Koperasi secara asal-asalan. Motivasinya hanya ingin menerima bantuan dari pemerintah saja sehingga operasionalnya tidak berjalan lancar.
Oleh karena itu, Pemerintah daerah akan memberikan pembinaan kepada Koperasi-Koperasi yang kurang berjalan.
Bupati mengatakan, Koperasi di Garut juga akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah pusat. Bantuan itu akan diumumkan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2020 mendatang.
Baca Juga: Sudah Terdata 7 Juta Orang, Erick Thohir Sebut Subsidi Gaji Rp 600 Rirbu Cair Akhir Bulan Ini
Namun, nilai bantuan dan siapa saja Koperasi yang akan menerima bantuan tersebut tergantung dari pusat.
"Jadi berapa jumlah koperasi dan koperasi mana saja yang akan menerima bantuan dari pusat kami juga belum tahu. Termasuk nilai bantuan itu berapa nanti diumumkannya pada hari Kemerdekaan," kata Rudy Gunawan, Kamis 13 Agustus 2020.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Garut Suhartono mengatakan, Koperasi di Garut saat ini berjumlah 1.500 Koperasi. Namun, yang aktif saat ini hanya sekitar 890 Koperasi.
Terkait bantuan, Suhartono mengatakan, hal itu merupakan agenda Pemerintah pusat dalam program ekonomi nasional.
Baca Juga: Gara-Gara Monyet, Tunangan Perdana Menteri Inggris Serukan Penolakkan Kelapa asal Thailand.
"Makanya koperasi mana saja yang akan menerima bantuan, syaratnya bagaimana, nilainya berapa, jumlah koperasi nya berapa tergantung pusat saja," ujarnya.
Ditanya masih banyaknya rentenir yang berkedok Koperasi simpan pinjam (Kosipa), Suhartono mengaku, secara bertahap akan terus melakukan pembinaan.
Menurutnya, jangan sampai koperasi simpan pinjam itu keluar dari prinsip-prinsip atau aturan Koperasi itu sendiri. Koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Jadi kalau besaran jasa ditentukan oleh pengurus itu tidak benar.
"Makanya kami terus lakukan pembinaan terhadap mereka," ujar Suhartono.
Baca Juga: Sudah Disejutujui Presiden Jokowi, Pemerintah Ingin Mudahkan Dokter Asing Masuk ke Indonesia
Ia menuturkan, sekarang ini proses perizinan pendirian Koperasi itu tidak mudah, karena harus melalui notaris. Meski begitu, pihaknya tidak berwenang menutup
operasional para rentenir yang berkedok Koperasi.
"Sampai saat ini kami belum pernah menutup operasional mereka. Karena tidak ada wewenangnya. Paling kami hanya memberikan pembinaan pembinaan," ujar Suhartono.***
