Network
GALAMEDIA - Usai menjadi Inspektur Upacara dalam Peringatan HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan RI di Lapang Otista, Bupati Garut Rudy Gunawan menghadiri upacara Pemberian Remisi Narapidana Penghuni Lapas Kelas IIB Garut dalam Rangka HUT ke- 75 RI Tahun 2020, di Lapas Klas IIB Garut, Jalan Haji Hasan Arif, Banyuresmi Garut.
Menurut Kepala Lapas Klas IIB Garut, RM Kristiyo Nugroho, berdasarkan surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor : PAS-922.PK.01.01.02 tahun 2020 tanggal 17 Agustus 2020, tentang Remisi Umum (RU) tahun 2020, narapidana yang mendapatkan remisi umum (RU-I) berjumlah 469 orang, Sedangkan narapidana yang mendapatkan pengurangan seluruhny (RU-II) tidak ada.
Narapidana yang tidak mendapatkan remisi itu sebanyak 144 orang, terdiri dari napi seumur hidup (2 orang), napi teroris (2 orang), kurang dari ⅓ masa pidana (57 orang), JC ditolak (3 orang), register bills (13 orang), dan proses remisi susulan serta perbaikan remisi sebanyak 67 orang.
Baca Juga: Libur Panjang, Wisatawan Padati Kawasan Objek Wisata di Lembang
Sementara Rutan Garut yang mendapatkan remisi sebanyak 71 orang, tendiri dari narapidana yang mendapatkan pengurangan hukuman sebagai (RU-I) berjumlah 70 orang dan narapidana yang mendapatkan pengurangan seluruhnya berjumlah 1 orang.
Kristiyo menyebutkan, kapasitas hunian Lapas Garut sebanyak 529 orang, dan saat ini jumlah penghuni sebanyak 613 orang WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang terdiri dari WNI 609 orang dan WNA 4 orang (1 orang Inggris, 1 orang Mali dan 2 orang Cina).
Klasifikasi tindak pidana narapidana khusus pidana khusus narkoba (358 orang), Tipikor (2 orang), napiter (2 orang), trafficking (1 orang). Sedangkan rarapidana tindak pidana umum sebanyak 250 orang.
Baca Juga: Untuk Buang Sampah ke TPA Legok Nangka, Pemkot Cimahi Harus Keluarkan Rp 35,4 Miliar Tiap Tahun
Bupati Garut Rudy Gunawan dalam sambutannya antara lain mengatakan, selaku kepala daerah memberikan dorongan terhadap pembinaan warga binaan lapas agar berhasil dan kembali lagi nantinya kepada masyarakat.
"Tentu tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya terhempas karena hukum dan kita saling mengingatkan. Untuk hal itu daerah dalam memberikan dorongan dengan memberikan bantuan penuh terhadap pelaksanaan pesantren yang diinisiasi oleh Kepala lapas dan Ketua MUI Kabupaten Garut, biayanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten," ucapnya. ***
