Network
GALAMEDIANEWS - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengungkapkan bahwa terdapat pungutan liar (pungli) di rumah tahanan KPK yang mencapai angka Rp4 miliar.
Dewas KPK meminta pimpinan KPK untuk menindaklanjuti temuan Dewas terkait pungutan liar (pungli) yang mencapai angka sebesar Rp4 miliar di rumah tahanan (rutan) KPK dalam kurun waktu Desember 2021-Maret 2022.
"Dewan Pengawas telah menyampaikan kepada pimpinan KPK agar ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan karena ini sudah merupakan tindak pidana," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers di Gedung ACLC KPK di Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.
Baca Juga: GEMPA MOJOKERTO Sempat Membuat Panik Masyarakat, BMKG Ingatkan Terjadinya Susulan
Dalam kesempatan tersebut, anggota komite pengawas KPK Albertina Ho mengatakan bahwa pungutan liar tersebut dikenakan kepada tahanan yang ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK.
"Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan," kata Albertina.
Berbagai bentuk pungutan yang dilakukan antara lain pungutan liar dalam bentuk pembayaran tunai untuk transaksi yang melibatkan rekening pihak ketiga.
"Pungutan dilakukan ada berupa setoran tunai, semua itu menggunakan rekening pihak ketiga, dan sebagainya. Dan ini kami tidak bisa menyampaikan secara transparan di sini karena ini ada unsur pidana-nya," tutur Albertina.
Baca Juga: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 4: Diperbarui atau Dibatalkan?
Albertina menegaskan bahwa Dewan Pengawas KPK serius untuk membersihkan lembaga antirasuah KPK tanpa pandang bulu. Siapapun, kata Albertina, akan ditertibkan, termasuk pungutan liar di rutan KPK.
Mengenai besarannya, Albertina mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas KPK telah menerima jumlah untuk nominal sementara periode Desember 2021 hingga Maret 2022, yakni sejumlah Rp4 miliar.
"Jumlah itu sementara, bisa saja bertambah lagi," ujarnya.
Akan tetapi, Dewan Pengawas KPK memiliki keterbatasan karena hanya mampu menyentuh hingga ke ranah kode etik. Dewan Pengawas KPK tidak dapat melakukan penyitaan maupun penggeledahan atas temuan tersebut.
"Dewan Pengawas KPK sudah menyerahkan kepada pimpinan yang didampingi juga oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi, kemudian Direktur Penyelidikan, kami sudah menyerahkan pada hari Selasa, 16 Mei 2023, untuk menindaklanjuti masalah pidana-nya," kata Albertina.***
