Network
GALAMEDIANEWS - Pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat terkait kasus pembatalan/diskualifikasi kepesertaan dari 4.791 calon siswa SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2023, membentuk tim evaluasi mengantisipasi kasus serupa di PPDB tahun selanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Wahyu Mijaya menegaskan, saat ini pihak Disdik tengah melakukan evaluasi dengan membentuk tim yang salah satunya berasal dari masing-masing sekolah.
"Kita sudah membentuk tim evaluasi. Kita punya tim di Radjiman (Kantor Disdik Jabar), kantor cabang dinas, dan di masing-masing sekolah. Dari tim masing-masing tersebut, kita akan mengevaluasi berbagai kekurangan. Nanti hasil evaluasinya akan kita lihat," jelas Kadisdik.
Kadisdik menambahkan, dari data yang dihimpun, ditemukan beberapa daerah yang dianggap cukup tinggi terindikasi terkait pemalsuan dokumen.
"Kita tidak bisa menjudge terindikasi, tapi ada beberapa data yang kita lihat mengarah ke situ. Seperti, Kabupaten Bogor ada 1.635, Kabupaten Bekasi 589, dan Kab. Bandung 410. Tapi, tidak berarti itu indikasi yang negatif," imbuhnya.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, Kadisdik menjelaskan langkah pertama yang akan ditempuh pihaknya adalah mengikuti proses evaluasi yang akan diadakan oleh kementerian serta melihat kondisi riil di lapangan.
"Kedua, kita membentuk tim evaluasi untuk melihat kekurangan di pelaksanaan PPDB tahun 2023 dan memperbaiki sistem PPDB tahun 2024. Kemudian, apa yang harus dilakukan baik di internal ataupun dari mitra," terangnya.
Kadisdik pun mencontohkan, akan mengevaluasi perihal beberapa dokumen penyerta yang rawan disalahgunakan, seperti Kartu Keluarga (KK) dari Disdukcapil dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas sosial.
"Kami akan komunikasikan dengan dinas terkait. Kami coba susun secara keseluruhan. Kami petakan semuanya dan nanti kita sampaikan kepada Dinas Sosial, Disdukcapil, dan lainnya. Dari data tersebut, kita cari solusi ke depannya," tegasnya.
Kadisdik memastikan, untuk evaluasi tersebut akan diupayakan seoptimal mungkin.
Dirinya juga membahas tentang siswa tidak mampu yang bersekolah di swasta. Kadisdik menegaskan bahwa pihak Pemprov Jabar tetap akan membantu dengan memberikan bantuan keuangan melalui BPMU.
Namun, bantuan BPMU ini diungkapkannya sifatnya untuk meringankan, bukan serta merta gratis.***
