Network
GALAMEDIANEWS - Muhadjir Effendy Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mempersilahkan pihak yang ingin merevisi atau mengganti sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Ia tidak mempersoalkan adanya berbagai pihak termasuk kepala daerah yang ingin merevisi ataupun mengganti sistem PPDB khususnya pada jalur zonasi. Namun ia berpendapat untuk memperbaiki saja sistem yang ada.
"Kalau mau kembali ke sistem lama silahkan. Kalau menurut saya perbaikilah sistem yang ada ini, silakan diubah kalau sudah tidak cocok dan memang seharusnya begitu, harus selalu ada evaluasi dan perbaikan," ucap Muhadjir sebagaimana dikutip Galamedianews dari Antara, pada 23 Juli 2023.
Baca Juga: Pengesahan Warga Baru PSHT Blitar 2023, Gabungan Polri dan TNI Lakukan Pengamanan Kegiatan
Namun, sistem zonasi merupakan kebijakan yang telah disepakati secara sepihak oleh pemerintah. Namun terdapat juga kajian yang telah dilakukan oleh Balidbang Kemendikbud dan ombudsman.
"Jadi bukan perorangan, sehingga kalau memang mau dihilangkan silahkan tapi juga harus melalui prosedur yang benar," kata Muhadjir Effendy.
Namun Muhadjir Effendy menentang kecurangan numpang kartu keluarga pada proses PPDB 2023, bukan diselenggarakan oleh sistem zonasi.
Perebutan sekolah favorit pada sistem zonasi merupakan dampak dari pendidikan yang belum merata, hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Baca Juga: One Piece Episode 1070 Sub Indo: Jadwal Tayang dan Nonton di Bstation
"Kalau sampai sekarang masih ada pandangan orang tua berebut sekolah tertentu ya berarti jangan salahkan sistemnya, yang salah itu mestinya pemerintah daerahnya kenapa sudah enam tahun kok belum bisa menciptakan pemerataan pendidikan di tempatnya," tutur Muhadjir.
Edy Rahmayadi Minta PPDB Dievakuasi
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi telah menghubungi Mendikbudristek Nadiem Makarim hingga presiden Jokowi untuk meminta mengevaluasi sistem zonasi pada PPDB 2023.
Baca Juga: Makanan Khas Memperingati 10 Muharram 1445 H, Bubur Asyura Yang Penuh Makna
"Sudah tiga kali saya sudah ngomong, pertama sama Presiden, kedua sama Menteri Pendidikan, dan ketiga media," ujar Edy.
Alasan PPDB perlu dievaluasi dikarena PPDB 2023 menghambat prestasi siswa dan siswi disebabkan sistem zonasi yang membatasinya. Hal ini mengingat fasilitas pendidikan di Kota Medan khususnya berbeda dengan di Jakarta.
"Infrastruktur disana, di Medan berbeda. Tidak bisa zonasi, prioritas murid mana kita ajar, kalau di Jakarta. Diujung sama di tengah, infrastruktur sudah sama, guru sudah sama. Jadi, jangan disamakan daerah sudah maju, dengan daerah sedang berusaha untuk maju," tutur Edy.
Baca Juga: 8 Manfaat Zumba untuk Kesehan, Dapat Tingkatkan Kualitas Hidup hingga Punya Banyak Teman
Gubernur Sumut ini juga tidak menampik beberapa fasilitas pendidikan di kabupaten/kota di Sumut masih belum merata.
"Mengapa begitu, saya tidak berbicara provinsi lain. Sumut saya ini, 33 kabupaten/kota, jumlah guru daerah sana, tidak sama dengan jumlah guru di Medan," kata Edy Rahmayadi.***
