Network
GALAMEDIANEWS - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menuturkan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) bukan salah sistem, melainkan pengawas pemerintah daerah yang tidak jalan.
Muhadjir menyebutkan bahwa sistem zonasi pada PPDB 2023, telah berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, munculnya kecurangan dalam pelaksanaannya bukan karena kesalahan sistemnya.
"Kalau kecurangan numpang kartu keluarga (KK) itu kan bukan salahnya sistem, tapi pengawasannya yang tidak jalan," kata Muhadjir Effendy sebagaimana dikutip Galamedianews dari Antara, pada 23 Juli 2023.
Baca Juga: Pengesahan Warga Baru PSHT Blitar 2023, Gabungan Polri dan TNI Lakukan Pengamanan Kegiatan
Kecurangan seperti itu seharusnya dapat diantisipasi melalui pengawasan pemerintah daerah. Caranya dengan memastikan jumlah kuota sekolah negeri dari jauh jauh hari, setidaknya 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Muhadjir bahkan memberikan contoh bagaimana pemerintah daerah melakukan pengawasan, misalnya mengetahui berapa jumlah siswa-siswi SD yang lulus dan menyesuaikan jumlah kursi SMP sesuai zona setempat.
"Paling tidak enam bulan sebelumnya. Tidak hanya mendadak karena intake-nya sudah jelas yang mau masuk SMP itu kan anak kelas 6 SD di zona itu yang harus diprioritaskan," ujar Muhadjir Effendy.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Rencana Ambisius untuk Bitcoin dan Visi Inklusifitas Keuangan di Indonesia
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, mengatakan bahwa sistem zonasi lebih baik dibandingkan sistem tes yang memungkinkan calon peserta didik baru melakukan manipulasi nilai hingga jual beli kursi.
"Nanti balik kompetisi bebas, siapa yang punya duit, sebagian memang karena pintar, sebagian karena punya jabatan. Kan dulu wakil rakyat banyak yang dapat kuota, punya kursi, punya hak memasukkan siapa saja di sekolah yang disebut favorit," tutur Muhadjir.
