Network
" Lahirnya KUHP Baru merupakan buah penantian panjang yang penuh perjuangan untuk mewujudkannya. KUHP Baru merupakan Produk Hukum karya anak bangsa yang patut diapresiasi karena berusaha untuk lepas dari warisan Kolonial Belanda yang sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Hukum adat dalam masyarakat adat terkadang dianggap lebih bisa menyelesaikan masalah hukum,"kata Menkumham Yasonna dalam paparannya pada Senin 24 Juli 2023.
Oleh karenanya, kata Yasonna, KUHP Baru telah mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat dengan menggabungkan lingkungan hukum dimana norma pidana adat yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk lanjut dari pelaksanaan KUHP Baru.
Adapun terkait pembaharuan hukum termasuk Hukum Pidana adalah keniscayaan karena kebutuhan akan keadilan masyarakat yang terus berubah dan perlu di akomodasi seperti memasukan unsur hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law). Pada dasarnya the living law merupakan aturan yang ideal serta dicita-citakan oleh masyarakat.
Ada 4 (empat) indikator yang harus dipenuhi dalam batasan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu : 1. Berlaku dalam tempat hukum itu hidup, 2. Sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI 1945, 3. Hak Asasi Manusia, 4. Asas-asas Hukum Umum yang diakui masyarakat beradab.
"Masyarakat harus bersama-sama berperan dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seminar Nasional HDKD ke-78 ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang adil dan bermartabat berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, "ucap Yasonna.
Selanjutnya, Yasonna menambahkan, bahwa seminar Nasional HDKD ke-78 ini adalah momen bersejarah dalam upaya memperkuat sistem hukum di Indonesia dan menyongsong masa depan yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
" Saya berharap ada kontribusi positif terhadap pembaruan hukum nasional di masa mendatang serta membuka seluas-luasnya saran, masukan serta kritik yang konstruktif kepada seluruh peserta,"tutur Yasonna.
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Y. Ambeg Paramarta menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78 Tahun 2023, yang mengangkat tema "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju".
Baca Juga: Nonton Sweet Reincarnation Episode 5 Sub Indo LEGAL SUMMER Selain dari Otakudesu atau Anoboy
