Network
Jika dalam praktiknya ditemukan adanya penambahan siswa, lanjut Cecep, maka diduga ada permainan dan kecurangan melalui kebiasaan titip menitip dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SD, SMP atau SMA dan yang sederajat tersebut.
“Ketika diumumkan PPDB sekolah buka rombel sekian, maka dia harus menerima sekian. Tidak boleh ditambah. Jika memang ada tambahan anak dalam rombel, patut dipertanyakan bagaimana seleksi anak tambahan tersebut? Ini juga celah-celah permainan yang menurut saya tidak boleh dibiarkan begitu saja, sekolah harus berintegritas,” katanya menegaskan.
Orang tua, lanjut Cecep, bisa mengawasi langsung proses ini dan perhatikan jika tiba-tiba ada penambahan siswa/siswi secara signifikan setelah masuk proses belajar mengajar, maka hal itu jadi pertanyaan besar.
“Kalau memang sekolah mau terima 40 anak dalam satu rombel ya umumkan sejak awal PPDB. Jangan sampai setelah PPDB baru ditambah. Kalau seperti itu, diduga ada kecurangan,” katanya menegaskan.
Bentuk Satgas PPDB untuk Melakukan Audit di Tiap Sekolah
Baca Juga: TERJADI KERICUHAN, PPDB Zonasi 2023 Jawa Barat Perlu Dievaluasi!
Lalu bagaimana cara stop atau menghentikan dugaan kecurangan melalui budaya titip menitip ini?
Kepala Prodi PKn Magister dan Doktor UPI periode 2020-2024 itu mengatakan, pelanggaran seperti ini bisa diatasi dengan membentuk Satgas PPDB untuk melakukan audit di tiap sekolah.
“Hampir di setiap daerah viral beberapa pelanggaran itu. Sebaiknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera membentuk Satgas PPDB yang tugasnya tiap sekolah harus diaudit proses PPDB –nya,” kata Cecep menjelaskan.
