Network
Baca Juga: SEHARI BERES! Urus Adminduk di Kota Bandung Enggak Perlu Ribet
Namun penelurusan BAC terhadap informasi proses lelang dari LPSE, menemukan jika perusahaan yang disebut oleh Pemprov tersebut tidak pernah terlibat dalam semua pekerjaan di proyek pembangunan Masjid Al Jabbar.
Setelah melakukan pelaporan, pihak BAC berharap Kejagung dapat melakukan pengusutan lebih lanjut dan menyeluruh terhadap proses pembangunan Masjid Al Jabbar.
"Proses pengusutan sebaiknya fokus pada pelanggaran hukum dalam proses pekerjaan pembuatan konten secara khusus, maupun seluruh proses pembangunan Al Jabbar secara umum. Lebih penting lagi, pihak Kejagung perlu menelusuri aliran dana berupa suap/gratifikasi/kickback/commitment fee/succes fee yang mengalir pada Pokja Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengguna Anggaran (PPA), Tim Sukses Gubernur dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat," tegas Dedi.
BAC memaknai proses pelaporan Ridwan Kamil ke Kejagung sebagai sebagai kado bagi Gubernur yang yang masa jabatannya akan segera berakhir.
“Semoga ini (pelaporan ke Kejagung) bisa jadi kado istimewa bagi Ridwan Kamil diakhir masa jabatannya,” tutup Dedi.
Baca Juga: 6 SMA di Kalimantan Selatan yang Masuk Jajaran Sekolah Terbaik se-Indonesia
Beberapa waktu lalu, Ridwan Kamil pernah menyatakan seluruh pembiayaan pembangunan proyek Masjid Al Jabbar sudah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Semua proyek di Jabar termasuk Masjid Al Jabbar, sudah diperiksa dengan prudent oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Setiap temuan biasanya diselesaikan dalam waktu 1-3 bulan," imbuhnya.
"Membangun gedung negara ada aturan standar harga satuannya. Berapa harga maksimal batu, semen, keramik itu semua dihitung dengan detail. Kemudian dilelangkan secara transparan," lanjut Ridwan Kamil.***
