Network
"Alhamdulillah Indonesia di kisaran rata-rata 5 persen inflasinya. Bahkan untuk tahun ini sebetulnya hanya mencapai 3 persen," paparnya.
Pemerintah Pusat Waspada Menghadapi Inflasi
Baca Juga: Polteknaker Wujudkan Sinergi Dunia Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Era Society 5.0
"Karena kalau inflasinya tidak terkendali tentu akan berdampak pada ekonomi. Ekonomi akan berdampak pada kasus atau permasalahan sosial di negara kita," ucap Tisna Umaran.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI memantau bagaimana pergerakan inflasi di daerah di seluruh Indonesia, hingga tingkat kabupaten/kota.
"Disitu diurai supply and demand komoditas-komoditas yang berakibat langsung terhadap nilai atau angka inflasi. Khusus untuk Kabupaten Bandung merupakan daerah yang berkeseimbangan. Di satu sisi produsen, di sisi lain juga kita konsumen yang cukup besar dengan jumlah penduduk 3,72 juta jiwa di Kabupaten Bandung," ujarnya.
Meski Inflasi di Kabupaten Bandung Relatif Terkendali, Pemerintah Perlu Bertindak
Tisna Umaran mengatakan bahwa dalam hal kebutuhan sebetulnya Kabupaten Bandung sudah surplus. "Namun pergerakan ekonomi tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi, jadi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, secara ekonomi itu satu kesatuan," tuturnya.
Tisna menyebutkan bahwa terjadinya gejolak harga relatif terkendali. Kecuali tren harga beras yang relatif mengalami kenaikan akibat perubahan cuaca El Nino dan memasuki musim kemarau.
“Artinya per kwintal itu Rp 700.000. Bagi petani ini kesempatan yang sangat baik, karena harganya rekor tertinggi," katanya.
Plh Bupati Bandung tersebut berpendapat bahwa perlu adanya keseimbangan dari dari sisi makro pemerintah. Dengan demikian, pemerintah pusat mendorong bulog untuk mengadakan pengamanan produksi.
