Jabar Sudah Lakukan Lebih dari 223 Ribu Tes PCR, Tertinggi Kedua di Indonesia

- 3 September 2020, 18:58 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (Jabar) yang juga Gubernur Jabar Ridwan Kamil menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis, 3 September 2020.(Foto: Rizal/Humas Jabar)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (Jabar) yang juga Gubernur Jabar Ridwan Kamil menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis, 3 September 2020.(Foto: Rizal/Humas Jabar) /

Baca Juga: Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga Jabar Sudah Lebih dari 50 Persen

Selain itu, Emil juga menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan, salah satunya pembukaan sekolah. Kriteria sekolah yang dibuka sendiri yakni berada di wilayah yang Zona Hijau atau tidak memiliki kasus positif dalam jangka waktu lima bulan serta memiliki akses internet yang rendah.

Kebijakan lainnya, yakni penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Emil berujar, tercatat sudah ada 590.858 ribu total pelanggaran hingga 29 Agustus 2020. Dari jumlah tersebut, 499.898 di antaranya atau lebih dari 80 persen pelanggaran ditemukan di Kabupaten Bandung.

Pelanggaran
Dari jenis pelanggaran, kelompok mayoritas pelanggar adalah individu dengan jumlah 575.156 pelanggaran.

"Saya kaget karena satu kabupaten mendominasi pelanggaran di seluruh Jawa Barat. Jadi mohon dievaluasi bersama (bahwa) masyarakat di Kabupaten Bandung menyumbang pelanggaran pribadi terbesar," katanya.

Selain itu, Emil juga menjelaskan, terdapat kenaikan klaster baru yang ditemukan di Jabar sehingga kapasitas ruang isolasi di rumah sakit rujukan Covid-19 saat ini di angka sekitar 40 persen dari semula di angka sekitar 30 persen.

Baca Juga: 100 Dokter Meninggal karena Covid-19, Ridwan Kamil: Hargai Pengorbanan Mereka dengan Disiplin 3M

Meski begitu, di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan pemulihan ekonomi, Kang Emil menegaskan, pihaknya sudah mengantisipasi kenaikan kasus terkonfirmasi Covid-19 dan terus berupaya menjaga penanganan agar Jabar selalu berada dalam kategori terkendali.

"Sudah satu bulan agak naik, ini mengindikasikan adanya kenaikan yang berbanding lurus dengan pergerakan (masyarakat)," ucapnya.

"Jadi, masa AKB dan pembukaan ekonomi memang tidak bisa dihindari dan sudah kita duga (ada kenaikan kasus). Tidak mungkin pergerakan dinormalisasi sementara kasus turun. Tapi kita harapkan adalah ekonomi jalan, naiknya (kasus) masih dalam kategori terkendali," tambahnya.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x