Network
GALAMEDIA - Setelah Prancis, Yunani kini dapat tambahan kekuatan dari lima negara Mediterania anggota Uni Eropa untuk melawan Turki.
Ketujuh negara tersebut sepakat untuk membekingi penjatuhan sanksi terhadap Turki yang akan ditetapkan dalam KTT Dewan Uni Eropa pada 24-25 September 2020 mendatang.
Keputusan bersama antara Yunani, Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, Malta dan Siprus itu ditetapkan dalam KTT MED7 di Porticcio, Pulau Corsica pada Kamis 10 September 2020 lalu.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Ogah Ikut Anies Baswedan, Fahri Hamzah: Jangan-jangan Ada Rahasia
Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menjadi tuan rumah memulai diskusi dengan nada sedang.
Namun, ketujuh negara tersebut sepakat untuk menjatuhkan sanksi jika Turki tak mau segera menghentikan 'aksi konfrontasionalnya'.
"Kami menyesalkan Turki yang tak merespon panggilan dari Uni Eropa untuk mengakhiri aktivitas sepihak yang ilegal di Laut Mediterania Timur dan Aegean," ucap mereka dikutip Pikiran-Rakyat.com dari France24.
Baca Juga: Ini Minuman Langka dan Mahal, Kopi dan Teh Sisa Kotoran Gajah
"Kami akan mempertahankan sikap lantaran Turki tak mau segera dialog kecuali mereka menghentikan kegiatan unilateral itu," lanjut mereka.
"Uni Eropa siap menaikkan langkah penjatuhan sanksi lebih lanjut!" tegas ketujuh pemimpin itu.
Perseteruan Yunani-Turki sempat akan dimediasi NATO, namun Athena membantah. Bahkan, mereka menuding Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg berbohong.
Baca Juga: PDIP Ngotot Desak Anies Baswedan Batalkan PSBB Total DKI Jakarta
Sikap Yunani ini malah diamini tujuh negara yang dipimpin Macron tersebut. Mereka menegaskan NATO tak lagi menjadi mitra di Laut Mediterania Timur.
Pernyataan sikap dari ketujuh negara Mediterania itu ditanggapi keras oleh Kementerian Luar Negeri Turki.
Ia menyebut mereka telah mengadopsi cara pandang yang 'tak sesuai kenyataan', 'bias', dan tak punya basis hukum.
Baca Juga: Komnas HAM Desak Pilkada Ditunda, Ini yang Jadi Alasannya
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan Yunani harus 'duduk dengan sukarela untuk bernegosiasi dengan Turki'.
Hami pun mendesak Athena menarik kapal perangnya yang terus merongrong keberadaan Kapal Survei Oruc Reis milik Ankara.
"Kami mengundang Yunani untuk menyerahkan wilayah perairan yang diklaim secara ilegal dan maksimalis," ujar Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera.
Baca Juga: 4 Hal yang Dapat Mendatangkan Rezeki, Yuk Laksanakan
Mevlut menambahkan keenam pendukung Athena harus segera menghentikan sokongan terhadap Yunani.
Pasalnya, semua keputusan yang diambil menggunakan sudut pandang 'satu sisi' sehingga dinilai berat sebelah.
Jurnalis Pierre Haski mengatakan dukungan MED7 terhadap Yunani yang dipelopori Presiden Macron berawal dari anggapan bahwa Turki lemah dan tak punya kekuatan untuk melawan balik.
Baca Juga: Ada Nelayan Gunakan Styrofoam Untuk Melaut, Susi Pudjiastuti: Greget Tapi Bangga
"Itulah mengapa, saya pikir Prancis sedang menjadikan Turki sebagai bahan uji coba terhadap Eropa, punya kekuatan enggak," tuturnya.***(Mahbub Ridhoo Maulaa/pikiran-rakyat.com)
