Network
“Kemudian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu, dalam rangka menghadirkan kepastian dan keadilan hukum bagi para peserta yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024,” katanya.
Lebih lanjut, Zacky menegaskan, dalam masa kampanye Pemilu 2024, penggunaan alat peraga sosialisasi (APS) diperbolehkan hanya saja tidak mengandung unsur ajakan memilih. Bila melanggar, maka Satpol PP akan langsung melakukan penertiban.
“APS itu kita tegaskan boleh tapi tidak mengandung unsur ajakan memilih. Saya kira 27 kabupaten/kota sudah melakukan penertiban alat praga sosialisasi yang mengandung unsur kampanye,” ujarnya.
Di sisi lain, penggunaan alat peraga kampanye (APK) pun harus memperhatikan dari aspek konten, seperti tidak boleh ada konten sara, hoaks, dan lain sebagainya.
“Peserta pemilu perlu memperhatikan dari aspek konten, tidak boleh ada konten sara, hoaks, kemudian dari sisi penempatan alat peraga kampanye juga memperhatikan dua aspek peraturan perundang-undangan,” tutur dia.
Zacky juga mengungkapkan, ada sembilan kabupaten/kota di Jabar yang rawan pemilu. Di antaranya Kabupaten Bandung, Majalengka, Tasikmalaya. Atas kondisi itu, pihaknya menginstruksikan Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan upaya-upaya mitigasi.
Baca Juga: Lionel Messi Cedera, Akan Lakukan Pemulihan di Miami
"Di Jawa Barat ini ranking keempat dalam skala kerawanan pemilu, 27 kabupaten/kota ini setidaknya ada 9 kabupaten/kota yang berpotensi rawan, d iantaranya ada Kabupaten Bandung, Majalengka, Tasik, dan lain lain," ucapnya.
"Kami sudah instruksikan Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan upaya-upaya mitigasi, upaya pencegahan, memasofkan upaya sosialisasi, koordinasi, utamanya peserta pemilu untuk menghimbau apa yang menjadi bagian dari indeks kerawanan," tambahnya.
Di tempat yang sama, Asda Pemerintahan dan Kesejahteraan Jabar, Dedi Supandi menuturkan, apel siaga ini menunjukan kesiapan Jawa Barat dalam menghadapi Pemilu 2024.
