Network
GALAMEDIA - Pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta masih menjadi polemik. Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai penerapan itu diperlukan.
Menurut dia, penerapan menjadi hal yang mutlak di tengah melajunya jumlah kasus Covid-19 di Jakarta.
"Tetapi, penerapannya harus tetap terukur. Bahkan, tidak ada salahnya diikuti oleh seluruh daerah penyangga," ujar dia, Senin, 14 September 2020.
Baca Juga: Habib Rizieq Singgung Skenario Neo PKI dalam Peristiwa Penusukan Syekh Ali Jaber
"Bila perlu, bisa saja diadopsi oleh provinsi lain jika kondisi memerlukan PSBB model "rem darurat"," tambahnya.
Emrus menambahkan, penerapan PSBB pasti memiliki batas waktu. Oleh karena itu, PSBB dalam bentuk apapun, termasuk dengan "rem darurat" sangat baik.
"Namun tetap sebagai program jangka waktu sangat singkat, yaitu bisa jadi dua minggu, atau paling kuat satu bulan. Itupun sangat tergantung ketahanan ekonomi suatu daerah atau negara," terangnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, ada tiga jangka waktu simultan sejak awal penerapan PSBB, yakni jangka berkelanjutan, jangka menengah dan jangka pendek.
Baca Juga: Noah Lelang Vinyl Special Gold Edition, Raffi Ahmad Buka Harga Rp 100 Juta
Pada masa jangka berkelanjutan harus ada upaya untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang taat terhadap seluruh protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.
"Komunikasi kesehatan ini salah satu solusi strategis, sebagaimana berulang kali saya sampaikan di ruang publik," paparnya.
Kampanye komunikasi kesehatan juga harus dilakukan secara masif, sistematis, terstruktur, kreatif, berkesinambungan dan inovatif pada tingkat nasional hingga keluarga sebagai komunitas terkecil.
"Pesan yang disampaikan dalam kampanye kesehatan harus utuh guna menghindari kebingungan di tengah masyarakat. Dari aspek pengelolaan komunikasi terkait Covid-19, antarpemerintah pusat dan daerah harus sejalan," ungkapnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Instruksikan Percepat Penyaluran Seluruh BLT ke Masyarakat
Adapun pada jangka menengah, tambah dia, sebaiknya pemerintah membuat program pencegahan penularan dan penanganan kesehatan penderita Covid-19 yang disertai upaya memacu perekonomian demi menjaga semua sektor usaha sekaligus mencegah PHK.
"Artinya, penanganan kesehatan berjalan hanya selangkah di depan pemulihan ekonomi agar pembiayaan kesehatan dan kehidupan sehari-hari terpenuhi," paparnya dilansir Antara.
