Network
GALAMEDIA - Sebanyak 131 penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Cimahi menunggak pembayaraan. Nominal yang tercatat secara keseluruhan dari ratusan penunggak tersebut mencapai Rp. 137.113.000.
Dari tiga titik Rusunawa yang ada di Kota Cimahi, hanya penghuni di Rusunawa Cigugur Tengah yang tidak menunggak pembayaran. Sementara di Rusunawa Cibeureum tercatat ada 92 penghuni yang masih menunggak dengan besaran keseluruhan mencapai Rp. 108.315.300.
Sedangkan di Rusunawa Leuwigajah tercatat ada 39 penghuni yang masih menunggak pembayaran dengan besaran keseluruhan mencapai Rp. 28.798.400. Data tunggakan tersebut tercatat hingga 10 September 2020.
Baca Juga: Spesial di HJKB ke-210, Humas On the Spot Hadirkan Mang Oded dan Kang Yana
"Totalnya masih ada 131 hunian yang belum membayar atau 16,3 persen dari total 804 hunian di semua Rusunawa di Kota Cimahi," ungkap Kepala UPTD Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi, Firmansyah, Rabu 23 September 2020.
Dikatakannya, setiap bulannya penghuni Rusunawa harus membayar tarif retribusi sesuai yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang dikuatkan dengan Peraturan Walikota (Perwal) Cimahi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Rusunawa maksimal tanggal 20.
Kemudian jika tak membayar, dalam waktu sepekan akan masuk surat teguran, agar penghuninya segera membayar retribusi. Jika masih membandel, maka akan diterbitkan Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3.
Baca Juga: Tak Berkutik, Kemenag Ngaku Masih Sunat Dana BOS Madrasah Rp 100 Ribu
"Kalau masih nunggak juga sampai 2 bulan, akan ada pemutusan perjanjian sewa. Mereka harus mengosongkan huniannya," tegas Firmansyah.
Sebetulnya, terang dia, sejak mewabahnya virus korona pihaknya sudah memberikan keringanan terhadap penghuni Rusunawa selama enam bulan. Bagi penghuni yang memiliki KTP Kota Cimahi, diberikan keringanan hingga 100 persen alias gratis sejak April.
Sementara KTP di luar Kota Cimahi seperti Kota Bandung dan lainnya diberikan pengurangan hingga 25 persen. Kebijakan tersebut berlaku juga bagi penghuni yang masih menunggak pembayaran. "Kita mulai program tersebut sejak April lalu karena ada pandemi Covid-19," tegas Firmansyah.
Baca Juga: Tanya Gatot Nurmantyo, Denny Siregar: Saat Jadi Panglima Berapa Anggota PKI yang Ditangkap?
Namun untuk tiga bulan berikutnya, tepatnya Juli hingga September program keringanan ditengah pandemi Covid-19 tersebut hanya berlaku bagi penghuni yang tidak memiliki tunggakan. Untuk itu, ia meminta bagi yang memiliki tunggakan agar segera melunasinya.
"Juli-September ada syaratnya, nggak punya tunggakan. Artinya yang punya tunggakan dia nggak punya keringanan. Terus misalnya dia sudah bayar yang bulan April karena nggak tau ada program ini, maka untuk Oktober diberikan keringanan. Kan programnya 6 bulan," jelas Firmansyah.
